“Perbandingannya dua puluh kali lipat. Dan kalau bicara pembengkakan biaya, dengan Jepang hanya 0,1 persen, sementara dengan China 3,4 persen, tiga puluh empat kali lipat. Ini jelas ada sesuatu yang tidak wajar,” tegasnya.

Ia menilai proyek ini sejak awal cacat secara konseptual. Studi kelayakan yang seharusnya menjadi dasar perencanaan tidak pernah dibuka secara transparan. 

Anggaran awal yang diperkirakan sekitar 6 miliar dolar AS kini membengkak menjadi lebih dari 7,2 miliar dolar AS. Pemerintah pun akhirnya harus menyuntikkan dana penyertaan modal negara (PMN) untuk menutup kekurangan, meski sejak awal proyek itu disebut murni bersifat business to business tanpa beban bagi APBN.

“Ini yang saya sebut kesesatan berpikir. Jokowi selalu cari pembenaran. Kalau ada masalah, dia cari kambing hitam. Setelah itu, dia lepas tangan. Ini pola yang berulang,” ujar Anthony. 

Menurutnya, persoalan KCJB tidak bisa dilihat hanya dari sisi teknis. Proyek ini merupakan cermin dari pola pembangunan nasional yang menekankan kecepatan fisik, tetapi mengabaikan arah ekonomi. 

“Kecepatan tanpa arah itu berbahaya. Negara ini jadi seperti mobil balap tanpa rem,” tambahnya.