Jika kekuasaan semakin padat tetapi ideologi kian menipis, bila kabinet berubah menjadi parade kepentingan, dan bila masyarakat sipil kehilangan fungsi kontrolnya, maka krisis legitimasi hanya tinggal menunggu waktu.

“Yang mengevaluasi Presiden itu rakyat, bukan dirinya sendiri,” ujar Rocky, menutup refleksinya.

Dalam konteks demokrasi Indonesia yang sedang bernegosiasi dengan populisme dan pragmatisme, kritik itu menjadi pengingat. Bahwa negara bisa tumbuh besar secara struktur, namun kehilangan makna secara jiwa.

Di antara deretan proyek, statistik, dan strategi komunikasi, pertanyaan paling penting tetap sama: apakah kekuasaan hari ini masih berpihak pada rakyat, atau justru pada dirinya sendiri?

(***)