Ia menjelaskan, tunda salur DBH tersebut berdampak langsung terhadap stabilitas keuangan daerah, termasuk keterlambatan penyelesaian tunda bayar sejumlah kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya.

“Saat ini Kabupaten Siak masih mengalami tunda salur DBH untuk tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025 dengan total sekitar Rp489,8 miliar lebih. Kondisi ini tentu memberatkan arus kas daerah,” tegasnya.

Syamsurizal berharap aspirasi tersebut dapat dikawal oleh para anggota DPR RI Dapil Riau I, sehingga dana yang menjadi hak daerah bisa segera disalurkan. Dengan demikian, roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Siak dapat berjalan optimal tanpa hambatan.

Kegiatan tersebut ditutup dengan diskusi interaktif terkait penguatan nilai-nilai kebangsaan serta komitmen bersama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga sinergi pembangunan nasional.(Lin)