Selain itu, Afni juga menyampaikan adanya peluang dana perbantuan bagi daerah. Berdasarkan informasi yang ia terima dari DPR RI, terdapat dana perbantuan sekitar Rp230 triliun yang telah disahkan dalam APBN 2026 dan dapat diakses oleh pemerintah daerah.

“Disampaikan bahwa DPR sudah mengesahkan dana perbantuan sebesar Rp230 triliun. Mudah-mudahan nanti, jika dikomandoi oleh Pak Gubernur, dana ini bisa dimanfaatkan untuk infrastruktur, pendidikan, dan sektor lainnya,” jelas Afni.

Bupati perempuan pertama di Kabupaten Siak itu menambahkan, meskipun mekanisme dana tersebut berbeda dengan program Inpres Jalan Daerah, hal itu menunjukkan besarnya komitmen Presiden terhadap pembangunan daerah.

“Komitmen Pak Presiden kepada daerah sangat besar. Kami memang belum mengetahui detail mekanismenya, namun jika nanti dikomandoi oleh Pak Gubernur, kami berharap seluruh kabupaten/kota di Riau bisa bersama-sama berjuang mengakses peluang ini,” katanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan bahwa forum konsultasi publik tersebut menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan kabupaten/kota dengan kebijakan provinsi dan nasional.

Ia menyampaikan, prioritas RKPD Provinsi Riau Tahun 2027 akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemenuhan layanan dasar seperti kesehatan, serta pemeliharaan infrastruktur yang menjadi kewajiban pemerintah, termasuk perbaikan jalan berlubang.