RIAU24.COM - Ahmed al-Sharaa, pemimpin baru Suriah, menandatangani konstitusi untuk masa transisi lima tahun dan menetapkan hak-hak bagi perempuan dan kebebasan berekspresi.

Sharaa, yang memimpin wilayah setelah kediktatoran Bashar al-Assad berakhir, menyebut awal pemerintahannya sebagai sejarah baru bagi Suriah.

Deklarasi Sharaa datang hanya seminggu setelah 'pembantaian' di Mediterania Suriah di mana setidaknya 1.500 warga sipil dibunuh oleh pasukan keamanan.

Sebagian besar di antara mereka berasal dari minoritas Alawite tempat keluarga Assad berada.

Presiden sementara Suriah mengatakan pada hari Kamis (13 Maret) bahwa dia berharap deklarasi itu akan menandai awal dari sejarah baru untuk Suriah, di mana kita mengganti penindasan dengan keadilan dan menderita dengan belas kasihan.

Deklarasi itu telah menyebutkan lima tahun masa transisi di mana komisi keadilan transisi akan dibentuk untuk menentukan sarana pertanggungjawaban, menetapkan fakta, dan memberikan keadilan kepada korban dan penyintas dari kesalahan pemerintah sebelumnya.

Dokumen itu lebih lanjut mengatakan bahwa pemuliaan mantan rezim Assad dan simbol-simbolnya dilarang di Suriah mulai sekarang, bersama dengan menyangkal, memuji, membenarkan atau meremehkan kejahatannya.

'Salah satu pembantaian terbesar'

Dalam salah satu pembantaian terbesar sejak jatuhnya Bashar-al Assad, Suriah menyaksikan lebih dari 1.000 pembunuhan dalam bentrokan antara pasukan keamanan dan loyalis rezim Assad sejak 6 Maret.

Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (SOHR) yang berbasis di Inggris mengatakan bahwa 973 warga sipil, 125 anggota pasukan keamanan Suriah dan 148 loyalis Assad telah tewas sejauh ini dalam bentrokan tersebut.

Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut laporan seluruh keluarga yang terbunuh di barat laut Suriah sebagai ‘sangat mengganggu’. Ini dianggap sebagai jumlah korban tewas tertinggi di Suriah sejak dimulainya revolusinya pada tahun 2011.

(***)