RIAU24.COM - Ukraina telah memperingatkan bahwa setiap pergerakan kapal perang Rusia di luar Laut Hitam timur akan melanggar perjanjian yang ditengahi AS yang bertujuan untuk mencegah penggunaan kekuatan di wilayah tersebut.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan pada hari Selasa bahwa gencatan senjata, yang mencakup Laut Hitam dan infrastruktur energi, telah segera berlaku.

Dia juga mengatakan bahwa jika Rusia gagal menegakkan kesepakatan tersebut, dia akan beralih ke Donald Trump untuk sanksi tambahan dan dukungan militer.

"Jika Rusia melanggar ini, maka saya memiliki pertanyaan langsung untuk Presiden Trump. Jika mereka melanggar, inilah buktinya, kami meminta sanksi, kami meminta senjata, dll.," kata Zelenskyy selama konferensi pers di Kyiv.

AS Konfirmasikan Perjanjian Terpisah dengan Kyiv dan Moskow

Sebelumnya, Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan terpisah dengan Ukraina dan Rusia untuk melindungi navigasi di Laut Hitam dan untuk melarang serangan terhadap fasilitas energi di kedua negara.

Ukraina akan memiliki hak penuh untuk menggunakan hak untuk membela diri

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan atas nama Menteri Pertahanan Rustem Umerov, Ukraina memperkuat sikapnya, menyatakan bahwa pergerakan kapal militer Rusia di luar Laut Hitam Timur akan dianggap sebagai pelanggaran semangat perjanjian ini.

Pernyataan itu lebih lanjut memperingatkan bahwa tindakan semacam itu juga akan dilihat sebagai pelanggaran kewajiban untuk memastikan kebebasan navigasi di Laut Hitam dan ancaman terhadap keamanan nasional Ukraina.

"Dalam kasus seperti itu, Ukraina akan memiliki hak penuh untuk menggunakan hak untuk membela diri," tambahnya.

Pernyataan Ukraina juga melampaui pengumuman AS mengenai infrastruktur energi, dengan mengatakan bahwa semua pihak setuju untuk menerapkan perjanjian tentang larangan total serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina dan Rusia.

Agar perjanjian dapat ditegakkan secara efektif, Ukraina menekankan perlunya diskusi teknis lebih lanjut.

"Untuk implementasi perjanjian yang efektif, penting untuk mengadakan konsultasi teknis tambahan sesegera mungkin untuk menyetujui semua detail dan aspek teknis dari implementasi, pemantauan, dan pengendalian perjanjian," bunyi pernyataan itu.

(***)