RIAU24.COM - Pengamat politik Rocky Gerung menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah saatnya melakukan reshuffle kabinet secara menyeluruh guna menyelamatkan kondisi ekonomi nasional yang semakin memburuk. Ia menyebut langkah ini tidak sekadar perombakan biasa, melainkan harus menjadi sebuah “radical break” atau lompatan besar dalam tata kelola pemerintahan.

Dalam tayangan terbaru di kanal YouTube Rocky Gerung Official, Rocky menyebut bahwa desakan reshuffle tidak hanya datang dari kalangan pengamat dalam negeri, tetapi juga dari komunitas internasional, terutama media dan lembaga riset di Australia serta Amerika Serikat.

“Seluruh capaian makro ekonomi itu tidak ada artinya kalau tidak diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata. Kalau dibiarkan, ekonomi bisa jadi faktor instabilitas politik,” ujar Rocky, Jumat (18/7).

Target Ekonomi Melenceng Jauh

Rocky menyoroti perbedaan tajam antara target pertumbuhan ekonomi Presiden Prabowo sebesar 8% dengan proyeksi Kementerian Keuangan yang hanya di kisaran 4,7–5%. Ia menilai capaian ini bahkan lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan ekonomi di era Presiden Joko Widodo.

“Kalau menterinya sudah tahu tak bisa capai target, ya harusnya mundur atau diganti. Itu tanggung jawab,” kata Rocky.

Menurut Rocky, ketidaksesuaian target dan kinerja ini memperlihatkan bahwa sebagian menteri tidak mampu menterjemahkan visi ekonomi presiden ke dalam strategi yang konkret dan aplikatif.

Gagalnya Diplomasi Ekonomi

Rocky juga mengkritik buruknya manuver diplomasi ekonomi Indonesia, khususnya terkait dengan tekanan tarif dari Amerika Serikat setelah Indonesia bergabung ke blok BRICS.

Meski Prabowo disebut sudah menelepon langsung Donald Trump dan mendapatkan pengurangan tarif, Rocky menyebut hasil itu belum cukup kuat secara diplomatik dan tidak memberi dampak nyata bagi industri dalam negeri.

“Negosiasi semacam itu seharusnya dilakukan oleh diplomat ekonomi yang paham geopolitik. Kalau tim negosiasi gagal, ya jangan dikirim lagi. Ganti dengan yang kapabel,” tegasnya.

Ia bahkan menyarankan agar Presiden “menurunkan mesin kabinet” untuk diperiksa menyeluruh, mengibaratkan kabinet sebagai kendaraan dengan sistem kerja yang tersumbat dan kapasitas mesin yang tidak memadai.

Masalah Transparansi dan Korupsi

Rocky juga menyinggung lemahnya penegakan integritas dalam pemerintahan Prabowo saat ini. Ia mengungkapkan ada sejumlah menteri yang sudah dipanggil oleh kejaksaan terkait kasus hukum, namun tetap dipertahankan dalam kabinet tanpa cuti atau proses etik.

“Kalau sudah dipanggil kejaksaan, seharusnya diberhentikan atau minimal cuti. Publik ingin melihat transparansi. Ini soal kepercayaan terhadap sistem hukum,” ujarnya.

Bayang-Bayang Jokowi Dinilai Hambat Kebijakan

Dalam kritik yang lebih tajam, Rocky menyinggung dominasi figur Presiden Joko Widodo dalam pemerintahan Prabowo saat ini. Ia menyebut banyak loyalis Jokowi yang masih menempati posisi strategis, mulai dari jajaran kabinet hingga komisaris di BUMN.

“Kalau Prabowo terus-menerus mendengar Jokowi, dia akan tersandera. Akhirnya kebijakan tidak otentik dan tidak ada perubahan nyata,” ucap Rocky.

Menurutnya, reshuffle bisa menjadi bukti bahwa pemerintahan saat ini benar-benar independen dan bukan sekadar perpanjangan kekuasaan masa lalu.

Kondisi Ekonomi Lapangan Makin Buruk

Rocky menilai gejala pelemahan ekonomi juga terlihat nyata di lapangan. Ia menyoroti semakin banyaknya mal yang sepi, daya beli masyarakat yang turun drastis, serta maraknya PHK dan deindustrialisasi.

Meski UMKM mulai mengambil peran, ia menekankan bahwa hal itu bukan berarti ekonomi tumbuh—justru menjadi penanda bahwa ekonomi kelas menengah sedang tergerus.

“Orang mulai bergerombol cari makanan murah. Itu bagus buat UMKM, tapi itu sinyal ada krisis daya beli,” kata Rocky.

Momentum Harus Diciptakan, Bukan Ditunggu

Menutup pernyataannya, Rocky menyarankan agar Prabowo tak terus menunggu momentum politik untuk bertindak. Ia menilai reshuffle seharusnya dilakukan dalam waktu dekat, sebelum satu tahun masa pemerintahan, sebagai bentuk komitmen kepada publik dan investor.

“Momentum itu bisa diciptakan. Kalau Presiden tak ambil keputusan sekarang, nanti bisa terlambat. Orang sudah kecewa duluan,” pungkasnya.

(***)