RIAU24.COM -Founder Citra Institute, Yusak Farchan menilai biaya politik di Indonesia sudah teramat tinggi.

Untuk itu dibutuhkan perubahan model pemilihan kepala daerah (Pilkada), dikutip dari rmol.id, Jumat, 13 Februari 2026.

"Karena perjalanan pilkada langsung sejak 2005 sampai sekarang memang menunjukkan biaya politik yang tinggi," sebutnya.

Dia meyakini biaya politik yang harus ditanggung berawal dari 4 tahapan pilkada.

"Yaitu tahapan pencalonan, kampanye, penghitungan dan rekapitulasi suara, serta tahapan sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi (MK)," ujarnya.

"Kalau satu kursi standarnya Rp300-500 juta, dan ada banyak partai, misal mereka butuh 10 dukungan partai politik itu sudah Rp3 miliar, itu sudah sangat besar," sebutnya.

Dia juga yakin di tahap kampanye yang terbatas dan terbilang sangat singkat, kandidat tidak mungkin menjangkau semuanya dengan cara-cara biasa.

"Sehingga cara yang digunakan adalah serangan fajar atau politik uang," sebutnya.

"Kalau disurvei saya ditanyakan, metode apa yang disukai? Itu pasti jawabannya tatap muka. Makanya diakali. Lewat apa? Timses. Misal dalam satu daerah, ketemuan 30 ribu orang, indexnya (biayanya satu orang dapat) Rp500 ribu, itu sudah Rp15 miliar," tambahnya.

"Belum lagi kalau ada sengketa, bayar lawyer pun mahal. Kalau ditotal untuk jadi bupati Rp30-50M. Memang mahal sekali. Ini yang kemudian kita baca," tutupnya.