Menu

Timpora Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir Terbentuk

Ahmad Yuliar 28 Feb 2019, 10:03
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang, Mariyana saat memimpin pertemuan/mad
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang, Mariyana saat memimpin pertemuan/mad

RIAU24.COM -  SELATPANJANG - Dalam upaya meningkatkan pengawasan orang asing sampai ke pelosok wikayah di Meranti perlu dibentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) ditingkat kecamatan.  

Oleh karena itu Kantor Imigrasi kelas II Selatpanjang mulai membentuk Tim Pora disejumlah Kecamatan.

"Kami telah laksanakan pembentukan  Timpora di dua kecamatan sekaligus yakni Kecamatan Rangsang Pesisir dan Rangsang Barat," ungkap Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Selatpanjang, Mariyana, Rabu (27/2/19) siang

Menurutnya, mendahulukan dua kecamatan tersebut dinilai efektif, mengingat kedua kecamatan itu merupakan bagian dari pulau terluar di Indonesia. Terlebih keberadaanya berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Malaysia.

Beberapa perwakilan instasi yang ia gandeng; mulai dari camat, sekretaris kecamatan (Sekcam), kepala desa (Kades), bintara pembina desa (Babinsa), hingga pihak Polsek daerah setempat.

"Pada dasarnya, pengawasan orang asing tidak mungkin hanya dilakukan oleh satu instansi, memang harus bersinergi dengan instansi lain dan berbagai unsur. Makanya kita libatkan mereka," ungkapnya.

Sejalan dengan amanat UU nomor 6 tahun 2011 pasal 69 tentang keimigrasian. Turunannya terdapat pada PP nomor 31 tahun 2013 pasal 196, serta PermenKumHAM nomor 50 tahun 2016 tentang pengawasan orang asing.

"Untuk tahap awal dua kecamatan dulu. Targetnya hingga akhir 2019 ini akan kita bentuk di seluruh kecamatan Kepulauan Meranti. Ada sembilan kecamatan, ya semua akan kita bentuk," ujarnya.

Tambahnya lagi, terhadap tugas Timpora memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi atau lembaga pemerintah terkait. Terlebih mengenai hal yang berkaitan dengan pengawasan orang asing.

Sementara fungsinya melakukan kordinasi dan pertukaran data hingga informasi, "Bisa juga melakukan operasi lintas instansi bila diperlukan, mulai bersifat khusus atau insidental," ujarnya.(***)


R24/phi