RIAU24.COM - Presiden Joko Widodo dijadwalkan turut hadir lada acara South Sumatera Millennial Road Safety Festival di Palembang, Sumatera Selatan, Sabtu 9 Maret 2019. Tapi kehadiran Jokowi ini mendapat tentangan dari kalangan tertentu.

Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Bagian Selatan atau Badko HMI Sumbagsel, Bambang Irawan, secara tegas menyatakan penolakan kedatangan Jokowi.

Meski hadir dengan kapasitas sebagai Presiden, tapi menurutnya masih sangat belum tepat untuk hadir pada saat ini mengingat Jokowi kembali maju di Pemilihan Presiden 2019.
zxc1

"Kalau Jokowi hadir sebagai Capres, maka jelas pihak Polda Sumsel melanggar Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tepatnya di Pasal 28," kata Bambang yang dilansir dari viva.co.id, Sabtu, 9 Maret 2019.

Bambang juga mempertanyakan Kepolisian daerah Sumsel yang mengundang Jokowi untuk hadir dalam agenda South Sumatera Millennial Road Safety Festival.

"Kalau hadirnya Joko Widodo sebagai Presiden, kenapa di pamflet sebaran Satuan Lalu Lintas Polda Sumsel tidak tertera gambar Jokowi?" kata dai.
 

"Sebenarnya Polda Sumsel ini sudah paham kondisi sosial hari ini yang disebabkan iklim politik yang semakin memanas. Seharusnya dilakukan upaya untuk mengurangi potensi-potensi konflik yang terjadi di Pemilu 2019," lanjut Bambang.
zxc2

Pihaknya juga akan menghimpun cabang-cabang HMI yang ada di Sumsel untuk melakukan upaya penolakan kedatangan Jokowi di acara. Mereka menilai momentum tersebut sangat tidak mendukung bagi suasana kondusivitas di masyarakat yang sudah terjaga dengan baik.

"Kalau benar acara itu hanyalah kemasan demi kepentingan politik salah satu paslon presiden, kami minta supaya dikaji ulang karena polisi dilarang ikut berpolitik sebagaimana dijelaskan oleh UU Nomor 2 Tahun 2002," tuturnya.