RIAU24.COM -  Kartu prakerja yang dijanjikan calon presiden petahana, Joko Widodo, dinilai bisa berdampak luas. Tidak saja akan membebani APBN, program ini juga dikhawatirkan bisa membuat tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintah, bakal jadi cemburu.

Penilaian itu dilontarkan Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferdinand Hutahaean.

Menurutnya, janji Jokowi tersebut tidak rasional dan berlebihan jika melihat struktur APBN selama ini. Akan sulit jika nantinya pemerintah memasukkan program kartu prakerja bersama KIP kuliah dan kartu sembako murah ke dalam APBN.

"Itu di luar batas nalar berpikir melihat dari struktur APBN kita selama ini, yang mana itu berat. Untuk menggaji honorer saja APBN kita saja terbentur, bahkan sering terlambat," ujarnya, Senin 11 Maret 2019.

Ferdinand menilai, jika dibandingkan dengan honorer, maka kartu prakerja ini akan menimbulkan ketidakadilan. Ia kemudian memberi contoh, jika orang-orang yang belum bekerja mendapat gaji sebesar Rp200-300 ribu, maka para honorer dipastikan akan merasa iri.

"Nah ini pengangguran mau digaji berapa? Kalau gaji sama, maka para honorer bisa minta berhenti saja. Kalau Rp200 ribu tentu ini menimbulkan ketidakadilan, karena honorer yang kerja mati-matian digaji Rp300 ribu, bedanya cuma Rp100 ribu," tambahnya lagi, dilansir cnnindonesia.

"Nah kalau digaji Rp100 ribu, uang itu bisa digunakan untuk apa? Ini yang kita lihat, tinggal masyarakat menentukan apa program itu masuk akal untuk dilaksanakan atau hanya sekadar janji untuk menarik suara," ujarnya.

Sebelumnya Jokowi menegaskan pemegang kartu prakerja akan mendapatkan honor dalam kurun waktu tertentu selama yang bersangkutan belum bekerja atau menganggur.

Kartu prakerja merupakan bagian program baru Jokowi, selain kartu KIP Kuliah dan kartu sembako murah. Sejauh ini, Jokowi belum menjelaskan berapa besaran honor yang bakal diterima oleh para pemegang kartu prakerja, begitu pun dengan mekanisme pengalokasian dananya.

Yang jelas kartu prakerja tersebut digunakan untuk mengikuti pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan bagi masyarakat yang belum bekerja, yang berstatus sebagai pekerja, serta yang akan berganti pekerjaan.

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem Johnny G. Plate belum lama ini, penganggaran untuk program kartu prakerja akan diupayakan agar masuk ke dalam APBN 2020. ***