Adapun beberapa permasalahan pembangunan sosial yang dihadapi saat ini antara lain pertama, masih terdapatnya kesenjangan kualitas sumber daya manusia antar kabupaten atau kota di provinsi Riau yang di ukur dari capaian IPM kabupaten atau kota. 

"Terdapat 7 kabupaten atau kota IPM yang berada di bawah rata-rata provinsi Riau (71.79) yaitu Kabupaten Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Rokan Hulu Rokan Hilir, Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti," jelasnya. 

Menurut Syamsuar, Rendahnya IPM kabupaten atau kota itu disebabkan oleh capaian komponen pembentuk IPM seperti angka harapan hidup di mana 11 kabupaten atau kota berada di bawah rata-rata provinsi (70,79 tahun) dan rata-rata lama sekolah terdapat 7 kabupaten atau kota berada di bawah rata-rata provinsi (8,76 tahun), harapan Lama terdapat 8 Kabupaten  atau kota di bawah rata-rata provinsi (13,03) tahun dan pengeluaran perkapita terdapat 6 kabupaten atau kota di bawah capaian rata-rata provinsi (10.6 77.000).

Permasalahan kedua, lanjut Syamsuar ialah masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar bagi masyarakat yang meliputi jalan dan jembatan, air bersih dan air minum, air limbah dan sampah, dan elektrifikasi atau kebutuhan energi listrik di provinsi Riau yang semakin tinggi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan sektor industri. 

Permasalahan ketiga, ialah terkait indeks kualitas lingkungan hidup yang masih rendah,  kemudian keempat masih tingginya tingkat abrasi di wilayah pesisir dan sungai terutama di Pulau Bengkalis, Pulau Rangsang dan Pulau Rupat yang berhadapan dengan Selat Malaka karena gelombang laut yang begitu besar dan pada musim tertentu. 

Kelima yaitu masih terdapatnya permasalahan tapal batas antar kabupaten atau kota yang masih belum terselesaikan. Keenam rendahnya pertumbuhan ekonomi, ketujuh masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, delapan, masih rendahnya ketahanan pangan daerah, kesimbilan masih rendahnya pengelolaan Potensi Budaya Melayu dan pariwisata dan terakhir masih rendahnya kinerja ASN dan pelayanan publik.