RIAU24.COM -  Mengawali menjadi kepala daerah pasca terpilih menjadi Gubernur dan wakil gubernur Riau priode 2019-2024, Syamsuar-Edy Natar Nasution menyampaikan pidato perdananya tentang visi dan misi selama menjabat menjadi gubernur dalam sidang paripurna DPRD Riau yang berlangsung pada hari Senin 11 Maret 2019.

Sidang paripuran itu dipimpin oleh ketua DPRD Riau Septina Primawati, yang didampingi wakil ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu, dan Wakil Ketua lainya Noviwaldy Jusman,  Sunaryo serta 65 anggota DPRD Riau lainya. Hadir juga anggota forum koordinasi pimpinan daerah provinsi Riau. 

Selain itu hadir juga sekretaris daerah, asisten, staf ahli,  kepala organisasi perangkat daerah serta intansi vertikal dilingkungan pemerintah Provinsi Riau. Tak ketinggalan tokoh Masyarakat,  pemuka adat, alim ulama,  dan tokoh pemuda. 

Mengawali pidatonya Syamsuar menyampaikan ucapan, terima kasih kepada seluruh masyarakat Riau yang memberikan kepercayaan padanya untuk mengemban amanah dan meneruskan tongak estafet kepemimpinan di negeri Melayu ini dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan Riau 5 tahun kedepan 2019 sampai dengan 2024.

Menurutnya tugas yang diamanahkan ini tidaklah mudah karena besarnya harapan masyarakat yang dititipkan kepadanya masa kampanye untuk menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi masyarakat. Namun dirinya percaya permasalahan ini bisa diselesaikan dengan dukungan dan kerja sama dari seluruh masyarakat Riau dan para pemangku kepentingan pembangunan terutama daripada pemimpinan dan anggota DPRD provinsi Riau

"Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa periode kepemimpinan kami 2019 sampai dengan 2024 ini merupakan periode keempat atau periode terakhir dari pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang (RPJMD) Provinsi Riau 2005-2025. Sehubungan dengan hal tersebut untuk keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan di Riau pada periode ini kami akan tetap melanjutkan dan meningkatkan program-program pembangunan masyarakat yang telah dirintis pendahulu. Kami akan terus melakukan pembenahan dan penyelesaian permasalahan permasalahan pembangunan yang dihadapi saat ini, " kata Syamsuar. 

Adapun beberapa permasalahan pembangunan sosial yang dihadapi saat ini antara lain pertama, masih terdapatnya kesenjangan kualitas sumber daya manusia antar kabupaten atau kota di provinsi Riau yang di ukur dari capaian IPM kabupaten atau kota. 

"Terdapat 7 kabupaten atau kota IPM yang berada di bawah rata-rata provinsi Riau (71.79) yaitu Kabupaten Pelalawan, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Rokan Hulu Rokan Hilir, Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti," jelasnya. 

Menurut Syamsuar, Rendahnya IPM kabupaten atau kota itu disebabkan oleh capaian komponen pembentuk IPM seperti angka harapan hidup di mana 11 kabupaten atau kota berada di bawah rata-rata provinsi (70,79 tahun) dan rata-rata lama sekolah terdapat 7 kabupaten atau kota berada di bawah rata-rata provinsi (8,76 tahun), harapan Lama terdapat 8 Kabupaten  atau kota di bawah rata-rata provinsi (13,03) tahun dan pengeluaran perkapita terdapat 6 kabupaten atau kota di bawah capaian rata-rata provinsi (10.6 77.000).

Permasalahan kedua, lanjut Syamsuar ialah masih rendahnya kualitas infrastruktur dasar bagi masyarakat yang meliputi jalan dan jembatan, air bersih dan air minum, air limbah dan sampah, dan elektrifikasi atau kebutuhan energi listrik di provinsi Riau yang semakin tinggi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan sektor industri. 

Permasalahan ketiga, ialah terkait indeks kualitas lingkungan hidup yang masih rendah,  kemudian keempat masih tingginya tingkat abrasi di wilayah pesisir dan sungai terutama di Pulau Bengkalis, Pulau Rangsang dan Pulau Rupat yang berhadapan dengan Selat Malaka karena gelombang laut yang begitu besar dan pada musim tertentu. 

Kelima yaitu masih terdapatnya permasalahan tapal batas antar kabupaten atau kota yang masih belum terselesaikan. Keenam rendahnya pertumbuhan ekonomi, ketujuh masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, delapan, masih rendahnya ketahanan pangan daerah, kesimbilan masih rendahnya pengelolaan Potensi Budaya Melayu dan pariwisata dan terakhir masih rendahnya kinerja ASN dan pelayanan publik. 

"dari permasalahan yang telah dirumuskan dan janji politik pada saat kampanye lalu maka visi gubernur dan wakil gubernur Riau tahun 2019-2024 yaitu terwujudnya Riau yang berdaya saing sejahtera bermatabat dan unggul Indonesia. (Riau bersatu), "jelasnya. 

Sementara itu untuk misi sendiri dalam menjalankan visi antara lain dijelaskan Syamsuar, pertama, mewujudkan sumber daya manusia yang beriman berkualitas dan berdaya saing melalui pembangunan manusia seutuhnya, kedua, mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan, ketiga mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif Mandiri dan berdaya saing, keempat mewujudkan budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang Prima berbasis teknologi informasi. 

" pencapaian pada masing-masing misi tersebut diperlukan strategi dan arah kebijakan antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan berdaya saing, peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan pembangunan berwawasan lingkungan, peningkatan produktivitas sektor unggulan yang berdaya saing, peningkatan penerapan budaya Melayu dan pengembangan pariwisata dan peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi, "tutupnya. (ADV)