RIAU24.COM -  Pemerintah mengaku telah mengantongi data tentang siapa yang diduga menjadi dalang kerusuhan 22 Mei 2019. Namun saat ditanya tentang dalang tersebut, Menko Polhukam Wiranto tidak memberikan jawaban pasti. 

"Jadi begini ya, kita kan punya aparat intelijen ya, yang terus mengamati perkembangan situasi sebelum pemilu, pada saat pemilu maupun setelah pemilu, kita ikuti. Kalau Saudara-saudara jeli mengamati berbagai kasus yang terjadi, kan ada satu keterkaitan antara kasus satu dengan yang lain," terangnya, dalam konferensi pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu 22 Mei 2019. 

Dalam kesempatan itu, salah seorang wartawan menanyakan kepada Wiranto, apakah dalang yang telah disebutkannya tersebut adalah elite dari Partai Gerindra. Namun Wiranto tak menjawab pertanyaan itu dengan pasti. 

Wiranto hanya kembali menegaskan pemerintah telah mengetahui dalang kerusuhan yang terjadi di Jakarta pada hari ini. 

"Makanya kita simpulkan bahwa dalang itu kita sudah tahu dan sedang dalam kajian penyelidikan lebih dalam lagi. Jangan dikira kemudian kita tidak tahu, kita tahu. Tetapi kan ada hal-hal yang menyangkut hukum yang harus kita taati," ucap Wiranto, dilansir detik.

"Karena itu saya katakan tadi, aparat keamanan telah siap dan akan melakukan langkah-langkah hukum dan langkah-langkah yang tegas dengan tetap bertumpu kepada hukum," ujarnya lagi. 

Isu soal Gerindra ini dikaitkan dengan keterangan Kadiv Humas Mabes Polri sebelumnya soal adanya temuan mobil ambulans parpol yang berisi batu dan alat-alat untuk pendemo. 
Di media sosial, tersebar gambar mobil ambulans berlogo Gerindra yang memuat batu-batu. Gerindra sudah dimintai klarifikasi soal ini, tapi mereka belum memberi pernyataan karena masih melakukan pengecekan.

Gerindra menegaskan tak terkait dengan ambulans yang disebut berisikan batu itu. Dalam foto yang beredar di media sosial, ambulans tersebut berlogo Partai Gerindra. 

"Saya kira tidak ada ya, ambulans Gerindra jumlahnya ratusan ada di mana-mana dan tugasnya adalah selama ini melayani warga di daerah masing-masing. Jadi kalau ada yang kayak gitu pasti tidak mungkin," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. ***