RIAU24.COM - Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) nilai visi Indonesia yang disampaikan Presiden Jokowi di Sentul, Bogor, Jawa Barat beberapa waktu lalu memperlihatkan proteksi buruk bagi masa depan lingkungan hidup dan kemanusiaan.

Direktur Eksekutif Walhi, Nur Hidayati menjelaskan lima tahapan visi Indonesia Jokowi itu memperlihatkan adanya dominasi keberpihakan pada kepentingan bisnis atau investasi dan bukan mengabdi kepada kepentingan rakyat.

"Narasi yang diucapkan Jokowi khususnya pada tahapan keempat lebih tepat disebut sebagai visi mundur untuk mewujudkan keadilan sosial ekologis," kata Nur Hidayati dilansir dari Viva.co.id, Selasa, 16 Juli 2019.

Nur menilai, visi Indonesia Jokowi secara umum tidak sejalan dengan komitmen politiknya yang tertuang dalam Nawacita II, yaitu meneruskan jalan perubahan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

zxc1

Sementara itu, Manajer Kajian Kebijakan Walhi, Boy Even Sembiring menambahkan narasi yang diutarakan Jokowi mengundang investasi seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan adalah mempertegas skenario bermuka dua yang dimainkan selama lima tahun dia memimpin Indonesia.

"Bahkan, pada pidato visi Indonesia, wajah baiknya dalam skenario bermuka dua semakin mengecil," ujar Boy.

Bahkan, kata dia, beberapa pernyataan Jokowi soal kebijakan serta dokumen janji politiknya sebenarnya saling kontra produktif antara keperpihakan pada kemanusiaan dan lingkungan hidup melawan keberpihakan pada investasi di Tanah Air.

"Rakyat semestinya ditempatkan sebagai subjek yang mampu mengelola kekayaan alamnya melalui kebijakan yang memberikan perlindungan terhadap wilayah kelola rakyat," ujarnya.
zxc2

Komudian, Koordinator Desk Politik Eksekutif Nasional Walhi, Khalisah Khalid menjelaskan Jokowi menggunakan diksi mengancam bagi siapa pun yang menghambat iklim investasi di Tanah Air.

Tentunya, pernyataan Jokowi itu justru dikhawatirkan meningkatkan kerentanan terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup dan sumber daya alam atau agraria di Indonesia. Karena mereka selama ini pejuang lingkungan hidup atau agraria yang acap kali distigma sebagai kelompok yang menghambat investasi dan pembangunan. 

"Ini bukan tentang aku atau kamu, juga bukan tentang kami atau mereka. Ini tentang hidup dan masa depan generasi bangsa," ujar Khalisah.

Untuk itu, Khalisah berharap kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2019-2024 tidak main-main dengan urusan yang terkait dengan keselamatan hidup rakyat dan konsisten menjalankan Nawacita untuk memastikan keberlanjutan lingkungan hidup dan menjalankan pembangunan yang berkeadilan sosial dan ekologis.