RIAU24.COM -  Meski gelombang penolakan terhadap revisi Undang-undan tentang KPK terjadi hampir di seluruh Tanah Air, namun Kepala Staf Presiden Moeldoko malah mengatakan banyak pihak yang menyetujui revisi UU tentang lembaga antirasuah itu.

Tak hanya itu, Moeldoko bahkan menyebutkan keberadaan KPK menghambat investasi di Tanah Air.

Hal itu dilontarkannya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 23 September 2019.

"Hasil survei menunjukkan bahwa yang menyetujui untuk revisi UU KPK itu lebih banyak. Gitu," lontarnya, dilansir detik.

Terkait survei tersebut, Moeldoko mengatakan hal itu dilakukan salah satu media massa.

Tak berhenti sampai di situ, Moeldoko juga menyebut keberadaan KPK bisa menghambat investasi yang tengah digenjot pemerintah. "Lembaga KPK itu bisa menghambat upaya investasi," ujarnya terang-terangan.

Moeldoko juga menampik anggapan bahwa revisi UU KPK membuat lembaga tersebut menjadi lemah.

"Yang bilang lemah mungkin belum memahami secara utuh. Ya, lemahnya di mana sih sesungguhnya? Jadi seperti pengawasan itu lembaga apa sih yang ga boleh diawasi? Kan gitu," ujarnya lagi.

Terjadi di Mana-mana
Sementara itu, sepanjang Senin tadi, aksi penolakan revisi UU KPK terjadi di beberapa daerah di Tanah Air. Para peserta aksi menilai, revisi UU KPK tersebut sama membuat peran KPK dalam pemberantasan korupsi jadi semakin lemah.

Setidaknya, ada lima daerah yang menggelar aksi secara serentak, menolak pelemahan KPK tersebut.

Di Jakarta, aksi digelar Aliansi Mahasiswa Tuntut Tuntaskan Reformasi. Aksi demo di Istana Negara dan DPR tersebut rencananya akan berlangsung hingga besok. Para mahaasiswa juga menolak demo tersebut ditunggangi politik.

"Kami ingin mencabut RUU KPK dengan menerbitkan perppu yang mencabut UU KPK yang disetujui oleh DPR," kata Ketua BEM UI Manik Marganamahendra saat jumpa pers di Tugu Reformasi Trisakti, Jalan Kiai Tapa, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Massa berkumpul di gedung DPR untuk menyatakan tuntutan menolak revisi R-KUHP, serta UU KPK yang baru disahkan. Namun demo di depan gedung DPR juga dihadiri massa pro-revisi UU KPK.

Sementara itu, aksi serupa juga terjadi di Kepulauan Riau. Para mahasiswa menggelar aksi di Gedung DPRD Kepulauan Riau yang berada di Tanjung Pinang. Aksi ini bahkan sempat berakhir ricuh.

Daerah lain yang menggelar aksi serupa terjadi di Jawa Barat. Seribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning) berdemo di gedung DPRD Kota Cirebon, Jawa Barat. Aspirasinya sama yakni menolak pengesahan UU KPK baru dan RKUHP.

Tak kalah banyak, para mahasiswa di Yogyakarta juga menggelar aksi Gejayan Memanggil, yang dipusatkan di simpang tiga Colombo, Sleman. Massa tampak membawa keranda mayat bertulisan 'Save KPK'.

Pantauan detikcom, keranda tersebut berselimut kain putih. Kebanyakan dari mereka yang menggotong keranda tersebut mengenakan pakaian atau kaus berwarna hitam. Sejumlah spanduk dengan berbagai tulisan, seperti 'Batalkan UU KPK' dan 'Hei Anggota Dewan, Aja Mblenjani Janji', dibentangkan peserta aksi dengan tertib.

Selain itu, di Jombang, Jawa Timur, massa juga berunjuk rasa di depan kantor DPRD setempat. Mereka menuntut Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai pengganti revisi UU KPK yang sudah disahkan DPR RI. Massa Aliansi Mahasiswa Jombang ini berasal dari gabungan sejumlah organisasi kemahasiswaan, yaitu GMNI, HMI, KAMMI, TAMARA, IKTAMA, dan Isma'u NTB. ***