Pendukung Ungkap Jokowi Minta Jadwal Pelantikan Presiden Dipercepat

RIAU24.COM -  Sesuai jadwal yang telah disusun, pelantikan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI, akan digelar pada 20 Oktober mendatang. Namun menurut Ketua Umum Pro Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, Joko Widodo ingin pelantikan dipercepat.

Keinginan itu sempat dilontarkan Jokowi saat bersilaturahim dengan sejumlah pegiat Projo di Istana, Jumat (27/9/2019) kemarin. Meski ingin jadwal pelantikan dipercepat, Budi memastikan tak ada alasan khusus yang disertakan Jokowi dalam keinginannya tersebut.

Menurut Budi, Jokowi ingin jadwal pelantikan dipercepat sehari saja dari jadwal yang telah direncanakan.

"Pak Jokowi sudah mengusulkan agar bisa maju sehari. "Gak ada (alasan khusus), cuma ingin cari hari yang lebih baik saja. Hari sabtu," ungkap Budi, Sabtu 28 September 2019, dilansir cnnindonesia.

Ditambahkannya, akan ada berbagai acara yang akan menyambut prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden tersebut. Sejumlah acara akan digelar oleh berbagai elemen, menyambut presiden terpilih pilihan rakyat di Pilpres 2019.

Sejauh ini, belum didapat konfirmasi dari pihak istana, terkait hal itu. Hingga berita ini dilansir, Staf khusus Presiden, Adita Irawati yang coba dikonfirmasi cnnindonesia, belum merespon.

Seiring dengan semakin dekatnya waktu, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dalam Pemilu 2019, mulai hangat disorot. Hal itu setelah ada pihak yang disebut-sebut berusaha menggagalkan pelantikan itu.

Hal itu pernah dilontarkan Menko Polhukam Wiranto. Ia mengklaim ada kelompok yang menunggangi aksi unjuk rasa mahasiswa menolak RKUHP dan sejumlah RUU di Gedung DPR/MPR di Jakarta. Menurut Wiranto, kelompok itu ingin menduduki DPR/MPR agar Joko Widodo dan Ma'ruf Amin tidak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden oleh DPR periode 2019-2024.

"Kelompok yang mengambil alih mahasiswa itu bukan murni lagi untuk mengoreksi kebijakan pemerintah, tapi telah cukup bukti mereka ingin menduduki DPR dan MPR agar DPR tidak dapat melaksanakan tugasnya, dalam arti DPR tidak dapat dilantik," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Menyikapi isu isu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan semua pihak yang hendak menggagalkan pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pemilu 2019 akan berhadapan dengan TNI.

"Siapapun yang melakukan tindakan anarkis, inkonstitusional, cara-cara yang kurang baik, termasuk ingin menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pemilu akan berhadapan dengan TNI," ujar Hadi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (27/9/2019) kemarin. ***