Politisi Partai Golkar, kerap disapa Akok inipun membenarkan telah terjadinya pengusuran saat hearing bersama perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan (Perkim) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Bengkalis, pada  Selasa lalu.

"Namun saat itu kepala OPD yang hadir hanya Kepala Dinas Perhubungan saja, sedangkan yang lainnya mengutus anak buah dan memang kami usir keluar. Selanjutnya akan kita agendakan ulang," tegas Akok dengan nada kesalnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Komisi II DPRD Bengkalis, Askori. Diutarakan Askori, hearing yang dilakukan untuk mengetahui besaran dan serapan atau realisasi anggaran tahun 2019 menjadi terbengkalai oleh ketidak hadiran kepala OPD tersebut. "Kedepannya kepala OPD lebih kooperatif ajalah," ungkap Askori.