RIAU24.COM - JAKARTA- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyarankan, agar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak meninggalkan sistem digital dalam penganggaran atau e-budgeting.

zxc1

Apalagi, sistem e-budgeting di DKI Jakarta adalah yang terbaik di Indonesia setelah Kota Surabaya. "Karena KPK sering mencontohkan e-budgeting DKI Jakarta dan Kota Surabaya sebagai e-budgeting terbaik di Indonesia," kata Syarif saat dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Minggu (3/11/2019).

Syarif pun menjelaskan, salah satu hal yang patut disyukuri dari sistem e-planning/e-budgeting terditeksi anggaran-anggaran aneh. "Yang dapat dipantau masyarakat sehingga tidak masuk dalam APBD," jelasnya.

zxc2

Atas dasar itulah, Syarif mengapresiasi jika Anies berniat menyempurnakan e-budgeting. "Tapi jangan meninggalkan e-budgeting dan kembali ke cara manual," tuturnya.

Sebelumnya, Anies menyebutkan, ada pangkal masalah dalam penganggaran Pemprov DKI karena  sudah terjadi selama bertahun-tahun.

"Ini problem muncul tiap tahun. Maka yang kita koreksi adalah sistemnya. Sistem masih manual, pengecekan manual, maka ada puluhan ribu item. Saya kerjakan satu-satu kemarin. Tapi saya tidak berpanggung," ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Salah satunya, kata Anies kurang pintarnya sistem e-Bugdeting. Karena, hanya sebatas program input semata tetapi tidak bisa mencegah bila ada angka dengan produk yang dianggap tidak masuk akal.

Atas dasar itulah, Anies menilai, e-Bugdeting kurang smart. "Terlalu detail di level itu ada beberapa yang mengerjakan dengan teledor. Toh, diverifikasi dan dibahas."

"Cara-cara seperti ini berlangsung setiap tahun. Setiap tahun muncul angka aneh-aneh. Kalau sistem smart, dia akan melakukan verifikasi," ucap Anies. (R24/Rizal)