RIAU24.COM - JAKARTA- Dalam gelaran rapat koordinasi verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Tahun 2019.  Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menyoroti soal pelayanan BPJS yang berpotensi membuat keuangan negara devisit.

zxc1

Dalam rapat koordinasi itu, Juliari ingin menyamakan persepsi tentang DTSK antara kementerian dengan para kepala daerah dan bupati. Menurutnya, DTSK yang tidak akurat akan membuat bantuan sosial menjadi tidak tepat sasaran.

"Karena itu, apabila DTSK kami tidak akurat, akhirnya yang terjadi penerima PKH, penerima manfaat bantuan sosial pangan, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau BPJS Kesehatan dan nanti Kartu Indonesia Pintar banyak yang tidak tepat sasaran," kata Juliari di Hotel Novotel, Jalan Gajah Mada, Glodok, Jakarta Barat, Selasa (10/11/2019) dilansir dari detik.com.

Juliari juga bicara soal defisit BPJS yang sudah cukup parah. Menurutnya, salah satu penyebab defisit tersebut adalah BPJS Kesehatan memberi bantuan sampai level operasi bypass jantung.

zxc2

"Jadi memang kalau boleh share, itu terjadi menurut kami dari awal sudah salah. Bahwa sebenarnya harusnya BPJS Kesehatan itu hanya melayani kebutuhan kesehatan dasar. Nah kalau sekarang itu sampai operasi bypass aja ditanggung. Operasi, mohon maaf, ibu-ibu yang harus operasi sesar ditanggung juga," ujarnya.

Juliari mengatakan negara akan bangkrut apabila terus menalangi pembayaran ratusan juta rupiah layanan kesehatan sampai level operasi jantung. Menurutnya, negara maju, seperti Amerika, pun akan bangkrut jika menerapkan sistem seperti itu.

"Jadi sampai kapan pun negara seperti Amerika pun akan bangkrut ini. Bayangkan, negara kita sekarang menalangi pembayaran iuran 136 juta orang yang layanan kesehatannya sampai level yang tadi saya sebutkan sampai operasi bypass jantung. Coba kita bayangkan 135 juta orang ditanggung oleh negara semua sampai operasi jantung," tuturnya. (R24/Put)