RIAU24.COM -  Wakil Sekjen Partai Demokrat, akhirnya angkat suara menanggapi pelaporan pengamat politik Rocky Gerung ke Kepolisian. Seperti diketahui, Rocky dilaporkan politisi PDIP Henry Yosodiningrat.

Laporan yang dibuat Henry masih buntutpernyataan Rocky Gerung yang menilai Presiden Jokowi yang tidak paham Pancasila. Hal itu dilontarkannya dalam acara diskusi di salah satu televisi swasta beberapa waktu lalu. Hal itu dilontarkan Rocky karena pemerintah menaikan iuran BPJS Kesehatan.

Dilansir viva, Selasa 10 Desember 2019, Andi menyindir cara Henry melaporkan Rocky ke polisi. Menurutnya, hal itu karena tak lepas dari Faksi PDIP yang saat ini berkuasa dan memegang jabatan.

Tak hanya itu, kelompok atau Faksi PDIP yang berkuasa saat ini, diisi mayoritas PDIP otot, bukan faksi otak

"Kawan-kawan PDIP yang sekarang ada dan mendapatkan  posisi dalam partai dan kekuasaan --mayoritas PDIP otot--. Faksi otak tersingkir," cuitnya dalam akun Twitternya, @AndiArief_, Selasa, 10 Desember 2019.

Lebih lanjut, Andi yang juga berasal dari Lampung ini mengatakan, penjelasan singkatnya lewat cuitan itu dianggap acuan kenapa Henry mempolisikan Rocky.

"Itu penjelasan kenapa preman seperti Hendriyosodiningrat melaporkan Rocky Gerung," cuitnya lagi.

Seperti dirilis media massa, Henry melaporkan Rocky ke Bareskrim Polri, Senin, 9 Desember 2019. Henry beralasan laporan tersebut dibuat atas nama pribadinya dan bukan mewakili kepentingan Jokowi.

Sebagai putra daerah asal Lampung, Henry mengaku tak terima atas pernyataan sang akademis sekaligus pengamat politik tersebut.

Alasannya, sekitar 60 persen masyarakat Lampung memilih Jokowi. Maka itu, klaim dia, para pendukung Jokowi asal Lampung marah atas ucapan Rocky.

Terkait hal ini, pembelaan terhadap Rocky sebenarnya sudah kerap dilontarkan pihak. Kebanyakan mengkritik budaya lapor, yang telah menjadi trend sejak pelaksanaan Pemilu dan Pilpres beberapa waktu lalu.

Ada juga yang menilai, setiap pemikiran yang terlontar seharusnya juga dibalas dengan pemikiran. Bukan dengan cara lapor ke polisi. ***