Pertama, FPI mengingatkan Anies soal alasan umat menjatuhkan pilihan saat Pilkada DKI 2017.

Kedua, kata FPI, umat Islam di Jakarta masih menaruh kepercayaan kepada Anies untuk mampu mewujudkan kehidupan di Jakarta yang religius.

Ketiga, FPI memprotes keras berbagai kebijakan Pemprov DKI dengan dua contoh di atas, izin DWP dan penghargaan untuk diskotek.

Keempat, FPI menyarankan agar Anies melakukan review menyeluruh terhadap berbagai kebijakan yang dinilai sangat potensial membuka celah dan peluang berkembangnya segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan dengan konsultasi kepada alim ulama.

Akibatnya, karena dua kebijakan kontroversial ini, Pemprov DKI mencabut penghargaan ke Diskotek Colosseum. Pemprov DKI disebut-sebut akan melakukan pemeriksaan terhadap jajarannya soal penilaian terhadap pemenang penghargaan. Apalagi, pihak Pemprov DKI menyebut tanda tangan Anies dalam penetapan pemenang Adikarya Wisata 2019 dibubuhi tanda tangan cetakan alias bukan tanda tangan basah atas nama Pemprov DKI.