RIAU24.COM -  Seorang ulama berpengaruh di Malaysia Mohd Asri bin Zainul Abidin mendesak negara-negara Muslim mulai memboikot seluruh produk-produk China. Seruan ini diminta sebagai protes terhadap penahanan terhadap etnis Uighur. 

"Kita perlu melakukan boikot sampai tingkat produk China. Mereka tahu kekuatan daya beli kita," kata Mohd Asri di sela-sela pertemuan puncak negara-negara mayoritas Muslim di Ibu Kota Malaysia, Kuala Lumpur.

"Keputusan harus diambil pada tingkat tertinggi negara-negara Muslim dan ulama untuk mengatasi masalah Uighur," sambungnya.

"Kita harus melakukan sesuatu, karena mereka (Uighur) adalah saudara dan saudari kita," tukasnya seperti dikutip dari Al Jazeera, Sabtu 21 Desember 2019.

Ahli hukum Islam terkemuka Malaysia itu mengatakan, para pemimpin politik dan agama dari dunia Muslim harus melakukan lebih banyak tekanan ekonomi serta diplomatik terhadap Beijing atas perlakuannya dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap etnis Uighur.

Sebelumnya Mohd Asri kepada peserta konferensi bahwa hampir dua miliar Muslim harus melenturkan otot ekonomi mereka untuk mempengaruhi kebijakan di seluruh dunia.

Sementara Muhamed Ljevakovic, seorang pembicara pada KTT Kuala Lumpur dari Bosnia Herzegovina, mengatakan sebagian besar negara yang berpartisipasi adalah teman-teman China, sehingga tidak ada kesempatan untuk menghadapi Beijing lebih kuat dalam masalah Uighur.

"Teman-teman seharusnya saling mengatakan yang sebenarnya, dan teman-teman seharusnya mengatakan kepada mereka bahwa apa yang sedang terjadi saat ini tidak baik untuk China, dan tentu saja tidak baik untuk Uighur. Tetapi orang takut untuk berbicara dalam pikiran mereka," ujarnya pada Al Jazeera.

"Itulah sebabnya kami tidak menerima resolusi penuh di sini karena orang-orang berusaha untuk tidak mengatakan apa pun secara diplomatis," tukasnya.

Sebelumnya, seorang anggota Parlemen Malaysia untuk koalisi yang berkuasa, Charles Santiago, mendesak para pemimpin di KTT Kuala Lumpur untuk mengangkat masalah Uighur pada Selasa lalu.

Sebagian besar negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) telah menjadi sasaran kritik oleh para pembela hak-hak Uighur atas "kebisuan" mereka dalam masalah Uighur.

Pada bulan Juli, lebih dari 20 negara memberikan suara untuk pertama kalinya pada resolusi sebelum Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyerukan diakhirinya penahanan massal warga Uighur di Xinjiang.

Tetapi 14 negara anggota OKI bergabung dengan 23 negara lain berpihak pada China. Mereka malah memuji pencapaian luar biasa di bidang hak asasi manusia.