RIAU24.COM - Sejak menjabat sebagai Gubernur DK Jakarta, Anies Baswedan memang menjadi sorotan.  Beberapa kebijakannya dianggap menuai pro dan kontra. Terbaru adalah ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penghargaan ke diskotek Colosseum.

Seperti dikutip dari Vivanews.com, Kamis, 27 Desember 2019, tak hanya masalah Colosseum, ada sembilan kejadian yang disorot publik terhadap Anies di tahun 2019 ini, yakni:
zxc1

1. Menghadiri Reuni 212
Pada tanggal 2 Desember 2019 lalu, Anies ikut menghadiri acara Reuni 212. Reuni yang diselenggarakan untuk ketiga kalinya, dilakukan di lokasi yang sama saat Aksi 212 digelar pada 2016, yaitu lapangan Monumen Nasional (Monas) Jakarta.

Anies sendiri hadir dengan mengenakan seragam dinas pemerintah. Ia sempat disebut 'gubernur Indonesia', serta akan menjadi kepala negara pada 2024 oleh pembawa acara. Dalam sambutannya, Anies menyampaikan bahwa 212 adalah gerakan damai yang mengirim pesannya ke seluruh Indonesia.

"Tepatnya ini yang keempat kalinya (aksi 212). Monas menjadi tempat di mana semua berkumpul di lapangan yang besar ini, dikirimkan pesan bahwa jumlah bisa banyak ratusan ribu berkumpul dari seluruh penjuru ketika sampai di tempat ini, pesan yang dikirimkan adalah semua hadiri mengirimkan pesan damai," ujar Anies.

2. Penghargaan Adikarya Wisata ke Diskotek Colosseum
Pemprov DKI memberi Adikarya Wisata, penghargaan terhadap usaha-usaha jasa hiburan yang berkontribusi terhadap ekonomi ibu kota. Diskotek Colosseum, menjadi satu dari 31 penerima penghargaan.

Penghargaan yang diberikan deputi gubernur DKI bidang pariwisata dan kebudayaan Dadang Solihin di Hotel JW Marriott Mega Kuningan, Jakarta, pada 6 Desember 2019 itu menuai kritikan. Belakangan, Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI diketahui pernah melaporkan ada transaksi narkoba di Colosseum.

Anies akhirnya mencabut penghargaan yang salah satu bentuknya adalah piagam dengan tanda tangan cetak dirinya. Tidak hanya itu, Anies juga mencopot pejabat DKI yang dinilai bertanggungjawab Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) DKI Alberto Ali.

Anies menyampaikan, Alberto tidak mengindahkan adanya peringatan dari BNNP DKI yang diberikan sejak Oktober, dan tetap memproses diberikannya penghargaan ke Colosseum.

3. Makan Siang Bersama Surya Paloh
Saat Pilpres 2019 masih hangat-hangatnya, Anies bertemu untuk makan siang dengan Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem Surya Paloh. Pada pertemuan yang berlangsung di DPP NasDem pada Rabu, 24 Juli 2019, di tempat lain, yaitu kediaman Ketum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri, berlangsung juga pertemuan politik.

Mega bertemu dengan Ketum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto kala itu. Sejumlah pengamat, lantas memberi prediksi bahwa sekali pun Pemilu 2024 masih lama, bibit proyeksinya bisa terlihat dari dua pertemuan itu.

Paloh sendiri mengakui ada potensi NasDem untuk mendukung Anies jika maju di Pilpres 2024. NasDem sudah memiliki niat supaya Anies bisa maju menjadi calon pemimpin Indonesia pada 2024-2029. "Niatnya pasti ada," ujar Paloh.

4. Mencopot Atap JPO di Sudirman
Pencopotan atap Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang terletak di Jalan Sudirman, tepatnya di antara Wisma Bumiputera, juga Menara Astra, ramai diperbincangkan. Anies, beralasan dicopotnya JPO memberi warga Jakarta titik baru untuk mengambil swafoto dengan latar gedung pencakar langit Sudirman.

Sementara warga, ada yang menilai pencopotan tidak tepat karena JPO tidak bisa lagi melindungi pelintasnya dari panas atau hujan. Pencopotan tetap dilakukan dan JPO kerap ramai oleh warga yang berswafoto, utamanya saat malam. Sementara, jika tidak ingin terpapar panas atau hujan, warga bisa menyeberang melalui stasiun MRT Setiabudi Astra yang tak jauh dari JPO.

Anies sendiri yakin dicopotnya atap memberi pengalaman yang menyenangkan kepada warga. Warga yang menyeberang bisa sambil menikmati pemandangan di kawasan ikonik ibu kota itu.
zxc2

5. Seragam PNS Bertema Persija
Diwacanakannya seragam Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemprov DKI memiliki tujuan sebagai simbol dukungan DKI terhadap Persija. Seragam direncanakan dipakai jika Persija sedang bertanding.

Anies menyampaikan, rancangan seragam akan dibuat dengan merujuk kepada aturan-aturan kedinasan. Hal itu harus dilakukan supaya penggunaan seragam  tidak malah menyalahi aturan.

"Nanti masalah desainnya harus comply (memenuhi ketentutan) pada prinsip-prinsip dasar seragam aparatur sipil negara," ujar Anies di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa, 2 Juli 2019.

6. Anggaran Siluman
Dua pejabat DKI, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Sri Mahendra, juga Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya (Disparbud) DKI Edy Junaedi, secara tiba-tiba mundur. Keduanya mundur di tengah panas pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI pada awal November.

Keduanya, juga mundur saat temuan ajuan-ajuan janggal, seperti lem Aibon dengan nilai hingga Rp82 miliar, juga influencer senilai Rp5 miliar, muncul ke permukaan. Anies mengklaim mundurnya dua pejabat secara bersamaan, sekadar kebetulan. Kedua pejabat memiliki alasan pribadi.

"Kebetulan saja waktunya bersamaan," ujar Anies di Balairung Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat, 1 November 2019.

7. 16 Bulan Memimpin Tanpa Wagub
Hingga kini, Anies sudah 16 bulan memimpin Jakarta tanpa wakil. Wakil Anies saat itu, Sandiaga Uno, mundur pada 9 Agustus 2018 untuk maju bersama mantan capres bernomor urut 02 Prabowo Subianto di Pilpres 2019.

Upaya DPRD DKI memilih wagub juga tak kunjung membuahkan hasil meski lembaga parlemen daerah itu saat ini juga sudah berganti anggota. Ditengarai, kesepakatan politik antara dua partai politik (parpol) pengusung Anies-Sandi di Pilkada DKI 2017, yaitu Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), juga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang belum mencapai titik temu, menjadi sebabnya.

PKS telah mengusulkan dua nama, yaitu Agung Yulianto, juga Ahmad Syaikhu. Belakangan, Gerindra mengusulkan hingga empat nama juga, yaitu Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah, Arnes Lukman, Ferry Juliantono, juga Riza Patria.

Anies pernah berseloroh ia telah cukup lama menjadi pemimpin tunggal DKI. Anies berharap DPRD segera menuntaskan proses penetuan wagub.

8. 4 Kali Bepergian ke Luar Negeri
Anies tercatat empat kali ke luar negeri sepanjang 2019. Rencana kunjungannya yang kelima, yaitu ke Denmark pada Oktober, batal akibat situasi Jakarta yang masih belum kondusif usai kerusuhan. Keempat kunjungan, yaitu menjenguk almarhumah Ani Yudhoyono di Singapura pada Maret, juga menjadi keynote speaker di The Pyramid's Annual Post-AGM Gala Dinner di Singapura pada Mei.

Selain itu, Anies menghadiri Urban 20 (U20) Mayors Summit Agenda di Jepang pada Mei, serta melawat ke Kolombia hingga Amerika Serikat (AS) pada Juli, kemudian memboyong perhelatan Formula E untuk digelar di Jakarta sebagai hasil dari lawatan.

Kepergian Anies ke luar negeri kerap disoroti, hingga Presiden Joko Widodo juga menyinggung kepergian kepala daerah ke manca negara sekali pun informasi mudah didapat dari internet. Anies lalu menegaskan, kunjungannya ke luar negeri adalah kegiatan produktif, tidak sekadar pasif untuk menjadi peserta di acara-acara saja.

9. Salahkan e-Budgeting yang Dirintis Jokowi-Ahok

Anies sempat menyalahkan e-budgeting yang merupakan sistem penganggaran yang diterapkan di masa Jokowi-Ahok, sebagai sebab munculnya ajuan-ajuan janggal di dokumen plafon APBD DKI 2020. Anies menilai, karena tidak cerdas, ajuan-ajuan janggal, semisal lem Aibon senilai Rp82 miliar di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan (Disdik) DKI, bisa masuk ke plafon APBD.

Untuk itu, dia berjanji mengganti e-budgeting sekali pun sistem, adalah hal yang turut mendorong terungkapnya anggaran siluman berupa penganggaran Uninterruptible Power Supply (UPS) di APBD Perubahan DKI 2014. Kata Anies, sistem yang baru akan cerdas sehingga bisa mendeteksi jika ada ajuan janggal yang masuk ke penganggaran.

"Saya tidak akan meninggalkan ini (e-budgeting) ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena kalau saya menerima warisan nih, sistem ini (dari gubernur DKI sebelumnya). Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya, agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami," ujar Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.