RIAU24.COM -   Rumah-rumah milik keluarga Muslim di India telah 'secara sengaja digeledah' oleh polisi, dengan keluarga-keluarga ditahan secara ilegal, kata aktivis hak asasi manusia. Sebuah video yang direkam oleh aktivis hak asasi manusia Kavita Krishnan, yang mengunjungi daerah Muzaffarnagar di negara bagian Uttar Pradesh, India utara, menunjukkan satu rumah yang telah dirusak dengan perabotan dan kaca pecah, dalam apa yang katanya adalah serangan yang disengaja oleh polisi untuk mengintimidasi mereka yang memprotes usulan undang-undang kewarganegaraan di India.

Foto-foto lain menunjukkan rumah-rumah hancur total, dengan barang-barang berserakan di lantai.

Selama sebulan terakhir India dicekam oleh protes ketika ratusan ribu orang turun ke jalan untuk menentang 'Undang-Undang Amendemen Kewarganegaraan', yang disahkan pemerintah India bulan lalu. Undang-undang tersebut menawarkan amnesti kepada imigran ilegal non-Muslim dari Pakistan, Bangladesh dan Afghanistan, namun para kritikus berpendapat bahwa itu bertentangan dengan konstitusi sekuler India, yang membuat kewarganegaraan bergantung untuk pertama kalinya, berdasarkan kriteria agama.

Juga diklaim bahwa undang-undang tersebut mendiskriminasi umat Islam, dengan kelompok minoritas Muslim tidak disebutkan sama sekali. Undang-undang tersebut juga dianggap kontroversial karena undang-undang itu muncul setelah pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi mengumumkan rencana untuk membentuk daftar warga negara yang menurut klaim akan mengidentifikasi imigran ilegal.

Sebuah Daftar Warga Nasional, yang diterbitkan di negara bagian Timur Laut Assam, secara efektif mengakibatkan 1,9 juta menjadi tanpa kewarganegaraan, setelah mereka tidak dapat memberikan dokumen 'membuktikan garis keturunan mereka'.

Selama insiden di Muzaffarnagar pada malam 20 Desember, Kavita mengatakan kepada Metro.co.uk bahwa sejumlah rumah Muslim telah menjadi sasaran polisi, dengan foto-foto yang menunjukkan kerusakan luas pada properti lain, dengan kamar mandi dan ruang tamu hancur.

Kavita, yang mengunjungi daerah itu sebagai bagian dari misi pencarian fakta untuk organisasi-organisasi HAM seperti United Against Hate, mengatakan banyak dari mereka yang rumahnya diduga terlibat takut berbicara karena pembalasan.

Dia berkata, "Polisi Uttar Pradesh menghancurkan setiap perabot terakhir. Keluarga mengatakan kepada saya bahwa alasan mereka tidak menghancurkan seluruh properti, karena mereka mengatakan begitu kami mengusir Anda dari negara, kami akan datang dan tinggal di sini".

Dia menambahkan bahwa 'hanya keluarga Muslim yang menjadi sasaran' dan menggambarkan tingkat kekerasan sebagai 'belum pernah terjadi sebelumnya'.

Dia mengklaim rumah-rumah telah diserang sebagai bagian dari pesan ke seluruh lingkungan untuk tidak memprotes hukum kewarganegaraan. Kavita mengklaim bahwa sejumlah orang juga dibawa pergi oleh polisi selama penggerebekan di rumah mereka, dengan nasib mereka yang masih belum diketahui.

Dia berkata, "Apa yang terjadi sekarang di India, adalah politisi dari pemerintah BJP yang berkuasa sedang mengobarkan kekerasan terhadap minoritas. Undang-undang kewarganegaraan adalah upaya pemerintah India untuk memilih siapa yang bisa dan tidak bisa menjadi warga negara."

Perdana Menteri Modi telah membela hukum kewarganegaraan, dengan mengklaim bahwa RUU tersebut disahkan untuk 'membantu yang dianiaya'. Dia telah meminta negara itu untuk 'menghormati anggota parlemen India dan parlemennya'.

Seorang juru bicara dari Human Rights Watch mengatakan: ‘Polisi, khususnya di negara bagian Uttar Pradesh, telah menargetkan komunitas Muslim untuk memadamkan protes. Setidaknya 19 orang telah terbunuh. Ada tuduhan serius penyalahgunaan polisi dalam tahanan termasuk terhadap anak-anak. 

 

 

 

R24/DEV