RIAU24.COM - INHIL- Informasi BMKG maupun sumber lain yang sudah beredar secara luas, yang memprediksikan bahwa kemarau di tahun ini khususnya di wilayah Provinsi Riau akan lebih lama dan suhunya akan lebih panas dibanding tahun sebelumnya. Kondisinya akan lebih ekstrem dan berbeda dari 2019.

zxc1

Menyikapi hal tersebut, Dandim 0314/Inhil segera mengumpulkan Pimpinan Perusahaan dan Bagian Humasnya untuk memberikan  Sosialisasi Penanganan Karhutla secara langsung bertempat di Saung lapangan tembak Makodim 0314/Inhil, Rabu 22 Januari 2020.

Kegiatan tersebut selain untuk menjalin keakraban dan silaturahmi juga merupakan sarana untuk menyampaikan sosialisasi secara langsung kepada pihak perusahaan tentang bahaya Karhutla dan langkah-langkah yang harus di lakukan untuk mencegah dan mengatasinya.

zxc2

Dalam sambutannya, Dandim 0314/Inhil Lekol Inf Imir Faishal mengajak kepada seluruh perusahaan agar lebih berkonsentrasi untuk mengantisipasi terjadinya karhutla dengan cara membuat kanal-kanal Sekat dan Embung yang banyak di berbagai titik rawan Karhutla, terutama yang jauh dari wilayah perusahaan.

"Saya sudah berkoordinasi dalam setiap kali pertemuan dengan Forkopimda maupun dengan Forkopimcam Bahwa perusahaan harus di beri tugas dan tanggung jawab mengkoordinir seluruh wilayah kecamatan tempat perusahaan itu berada. Jangan lagi ada perusahaan yang hanya memikirkan wilayah perusahaannya saja," ujar Dandim. 

Dandim juga berharap pihak perusahaan mencari ide positif untuk membantu aparat dalam hal pencegahan dan mengatasi Karhutla ini.

"Seperti misalnya perusahaan membuat beberapa Baner atau spanduk himbauan larangan Karhutla ke Desa-desa ataupun kampung, atau bisa juga memberikan bantuan alat pemadam ke Polsek-polsek maupun Koramil-Koramil," tutur Dandim.

Lebih jauh dijelaskan Dandim, kebakaran bertanggung jawab atas polusi udara yang jauh lebih besar daripada emisi industri karena menghasilkan kombinasi partikel, karbon monoksida, dan polutan lainnya. Selain berdampak pada perubahan iklim, kebakaran hutan dan lahan tentu akan berdampak pada kegiatan ekonomi apabila gangguan asap terjadi berkepanjangan. 

"Dampaknya memang masih belum bisa dirasakan sekarang, namun akan berpengaruh di masa yang akan datang," jelas Lekol Inf Imir Faishal.

Sebuah laporan World Bank yang diterbitkan setelah kebakaran hutan pada 2015 mengestimasi biaya akibat krisis kabut asap yaitu mencapai 16 miliar dolar AS, artinya dua kali lipat dari jumlah yang dibutuhkan untuk membangun kembali wilayah Indonesia yang terkena tsunami pada 2004. Dampak yang sulit diukur adalah dampak sosial dan lingkungan karena bersifat jangka panjang, termasuk dampak pada kesehatan masyarakat, dampak pada kegiatan pendidikan yang telah terganggu, dan kerusakan lingkungan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengemukakan, dari 328.724 hektar luas karhutla pada 2019 ini 99% terjadi karena ulah manusia. Oleh karena itu, pemerintah juga harus melaksanakan review izin dan penegakan hukum lingkungan untuk memberantas oknum-oknum pelaku karhutla sehingga mencegah dampak negatif produksi kepada masyarakat sekitar dan dunia oleh perusahaan-perusahaan pembuka lahan hutan karena sebenarnya seluruh orang memiliki hak untuk menghirup udara bersih dan aman dari perubahan iklim yang ekstrem.

Dandim juga mengajak pihak perusahaan untuk sama-sama meningkatkan lagi kepedulian terhadap masalah karhutla. Karena masalah ini sudah menjadi masalah yang krusial di Riau.  Masalah karhutla ini sudah menjadi problem solving terhadap negara tetangga.

"Kalau sudah berkaitan dengan antar negara, itu sudah bukan konflen dari masyarakat lagi, tetapi sudah merupakan nota protes antar negara. Maka dari itu mari kita sama-sama menjaga alam dan mencegah terjadinya karhutla di Kabupaten Inhil," ajak Dandim.

Dandim  juga menegaskan, perlu adanya Masyarakat Peduli Api dan pihak lain untuk disalurkan menangani pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Karena menurutnya, 10.000 personel Perusahaan dan TNI tetap tidak akan mampu mengatasi masalah  tanpa bantuan semua pihak. (R24/Rgo)