"Di persoalan Masiku ini saya lebih percaya Pak Sompie. Kalau Presiden mau nunjukkan wibawanya, setelah ini harusnya copot Menkum HAM. Jika dasarnya 'conflict of interest', Menkum HAM yang out bukan Pak Ronny. Atau sekalian semua mundur karena tak mampu memberi info yang valid. Ini baru fair!," kata Jansen lewat akun Twitter @jansen_jsp, dilansir detik Selasa 28 Januari 2020 tadi malam. 

Jansen mengatakan Ronny hanyalah korban dalam kasus ini. Dia lantas mengenang kiprah Ronny di masa pemerintahan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kasihan Pak Sompie, karena Masiku jadi korban. Sejak jadi Kadiv Humas Polri di masa pak @SBYudhoyono, saya suka dengan beliau. Beliau menurut saya adl seorang 'Jenderal Kawanua' yang rapi, tenang dan bersinar. Kalau misalnya Pak Ronny mau 'melawan' pencopotan ini, saya siap jadi lawyer bapak," tegasnya lagi.

Sebelumnya, pernyataan senada juga dilontarkan pihak Indonesian Corruption Watch (ICW). Menurut ICW, seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mencopot Yasonna terkait kasus tersebut.

"Lebih baik Yasonna Laoly juga dicopot oleh Presiden Jokowi," kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana.

Sebab menurutnya, Yasonna juga bertanggung jawab karena merupakan pimpinan di Kementerian Hukum dan HAM. Kurnia juga menyinggung kesalahan ucapan Yasonna terkait keberadaan Harun tersebut.