Direktur Poltek Bengkalis Muhammad Milchan mengatakan, bahwa untuk memastikan proyek pembangunan tersebut agar berjalan lancar dan tidak ada dampak hukum saat pengerjaannya, maka sesuai dengan imbauan agar proyek pembangunan ada pendampingan, seperti dari pihak kejaksaan.

"Oleh karena itu kami meminta agar kegiatan pembangunan gedung kampus ini didampingi oleh Kejati Riau. Pembangunan sebelumnya tidak dilakukan karena pejabat kuasa pengguna anggaran atau KPA tidak di Poltek sedangkan pembangunan yang sekarang ini diserahkan ke Poltek," kata M Milchan dihadapan sejumlah wartawan.

Karena pembangunan ini diserahkan langsung ke Poltek Bengkalis sebagai KPA, ditambahkan Milchan, menjadi kekhawatiran akan berdampak hukum, sehingga perlu adanya MoU dengan aparat penegak hukum. Saat ini proses lelang sudah mulai berjalan di LPSE Unri. (R24/Hari)