Hadiri Pelantikan PPK se Riau, KPU Riau Himbau Jaga Integritas
RIAU24.COM - Hari ini, 29 Februari 2020 seluruh anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Indonesia dilantik. Tak terkecuali Anggota PPK terpilih di 9 Kabupaten/Kota se-provinsi Riau yang menyelenggarakan pemilihan 2020. KPU Riau menghadiri 5 daerah se- Riau mengingat anggota KPU Riau hanya 5 orang, ditambah 1 orang sekretaris.
Komisioner Anggota KPU Riau Nugroho Noto Susanto menghadiri Pelantikan anggota PPK di Rokan Hulu, Abdurahman di Kepulauan Meranti, Firdaus di Bengkalis, Joni Suhaidi di Indragiri Hulu, dan Sekretaris KPU Rudinal, di Pelalawan. Ketua KPU Riau, Ilham M Yasir, karena mendapat tugas menghadiri acara rakornas divisi logistik di Bogor, tidak dapat menghadiri pelantikan Anggota PPK.
Sebagai informasi, 9 Kabupaten/Kota se- riau yang menyelenggarakan pemilihan 2020, terdapat 116 Kecamatan. Sedangkan satu kecamatan terdapat 5 anggota PPK, maka terdapat 580 Anggota PPK yang dilantik hari ini. Rincian jumlah kecamatan tersebut adalah Bengkalis 11 Kecamatan, Dumai 7 Kecamatan, Indragiri Hulu 14 Kecamatan, Kuantan Singingi 15 Kecamatan, Kepulauan Meranti 9 Kecamatan, Pelalawan 12 Kecamatan, Rokan Hilir 18 Kecamatan, Siak 14 Kecamatan, dan Rokan Hulu 16 Kecamatan.
Nugroho Noto Susanto, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, KPU Provinsi Riau yang akrab dipanggil Nugi, menyampaikan beberapa amanah untuk nggota PPK se-Rokan Hulu yang baru dilantik oleh Ketua KPU Rokan Hulu, Elfendri. Pelantikan berlangsung di Aula Islamic Center Kabupaten Rokan Hulu pukul 10.00 Wib.
Pertama, Nugi meminta kepada seluruh anggota PPK untuk menjaga integritas dan netralitas. Integritas menurut Nugi tidak hanya terkait kemampuan dan kecakapan mengawal praktik pemilu di tingkat Kecamatan, namun juga mampu menjaga kode etik sebagai penyelenggara pemilu baik di dalam kantor maupun di luar kantor. Nugi memberikan beberapa contoh kasus pelanggaran integritas yang telah dinyatakan bersalah dan dipecat. Di antaranya adalah pelanggaran berupa mengubah hasil rekap di tingkat Kecamatan ketika pemilu 2019 lalu. jenis pelanggaran ini, khusus di Provinsi Riau setidaknya terdapat di tiga PPK yang berada di tiga kabupaten.
"Siapapun yang melakukan tindakat nekat seperti itu pasti akan ketahuan, dan akan ditindak tegas, " katanya.
