RIAU24.COM - PAKISTAN - Pemerintah Pakistan mengeluarkan keputusan untuk menggunakan masjid sebagai tempat beribadah selama Bulan Ramadhan di tengah pandemi Covid-19 ini.

Keputusan tersebut tentu menumbulkan kekhawairan publik mengingat banyaknya warga yang akan berkumpul. Selain itu kehadiran waktu sholat diperkirakan akan tinggi, terutama untuk doa malam saat tarawih.

Qaiser Sajjad, sekretaris jenderal Asosiasi Medis Pakistan (PMA), mengatakan kepada Arab News, "PMA prihatin dengan situasi ini. Kami khawatir kasus virus bisa naik karena pertemuan massal. Kami hanya bisa berharap orang-orang akan mengikuti langkah pencegahan,"

Dia menambahkan bahwa Perdana Menteri Pakistan Imran Khan telah memperingatkan bahwa kasus virus kemungkinan akan meningkat pada pertengahan Mei.

"Jika dua masjid suci di Mekah dan Madinah dapat memperpanjang penangguhan shalat selama Ramadhan, mengapa tidak Pakistan?" Sajjad bertanya. Ia juga menambahkan bahwa jarak sosial dan isolasi telah terbukti penting untuk memperlambat penyebaran penyakit.

Setelah pertemuan antara Presiden Pakistan Arif Alvi dan para pemimpin agama pada 18 April, pemerintah Pakistan memutuskan untuk mencabut batasan jemaat selama Ramadhan dan menerapkan prosedur operasi standar 20 poin (SOP) untuk mencegah penyebaran infeksi.

"Melanggar SOP ini akan seperti dosa, karena semua ulama dan mashaikh (pemimpin agama dan spiritual) telah menyetujuinya," kata Alvi setelah pertemuan dikutip dari arabnews.com.

Pakistan menyusun aturan bahwa, masjid tidak boleh memakai karpet dan wajib membersihkan lantai. Anak-anak dan orang di atas usia 50 tahun tidak akan diizinkan masukmasuk. Juga disepakati bahwa pertemuan akan mengikuti rekomendasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bagi orang untuk menjaga jarak enam kaki dari satu sama lain.

Tetapi memastikan prosedur diikuti dapat menimbulkan tantangan besar.

Ketua Majelis Ulama Pakistan (PUC) Hafiz Tahir Mehmood Ashrafi mengatakan kepada Arab News bahwa itu akan menjadi tanggung jawab pemerintah dan para pemimpin agama untuk memastikan bahwa langkah-langkah keselamatan diperhatikan.

"Jika para ulama melihat adanya pelanggaran terhadap SOP yang disepakati, mereka harus segera melaporkannya kepada pemerintah," kata Ashrafi.

"Orang juga harus mengikuti langkah-langkah pencegahan terhadap coronavirus," tambahnya katanya.

Khan mengatakan pada hari Selasa bahwa jika tindakan pencegahan di masjid tidak diikuti selama bulan Ramadhan, pemerintah dapat meninjau kembali keputusannya untuk mengizinkan sholat berjamaah.

"Saya mendesak orang untuk berdoa di rumah, tetapi jika mereka ingin pergi ke masjid mereka harus mengikuti pedoman yang disepakati ini," kata perdana menteri dalam pidato yang disiarkan televisi.

Ketua Dewan Ideologi Islam (CII) Dr. Qibla Ayaz mengatakan kepada Arab News bahwa CII telah menganjurkan ibadah di rumah selama beberapa minggu.

"Dalam rekomendasi yang dikeluarkan pada 2 April dan 9 April, CII meminta orang-orang untuk berdoa di rumah mereka," katanya, seraya menambahkan bahwa adalah tanggung jawab para ulama untuk memastikan implementasi pedoman keselamatan pemerintah.

"Tentu saja, ini akan menjadi tantangan," tambahnya.

Salah satu cendekiawan agama yang berpartisipasi dalam pertemuan dengan Presiden Alvi, Maulana Hanif Jalandhari, mengatakan dalam pesan video setelah pertemuan bahwa pelaksanaan tindakan pencegahan yang disepakati adalah "tanggung jawab nasional dan agama."

Pemerintah provinsi di Pakistan telah memberlakukan pembatasan pada pertemuan masjid sejak wabah COVID-19 dimulai, tidak memperbolehkan adanya pertemuan lebih dari lima orang untuk hadir. Namun langkah-langkah tersebut telah memicu serangan balasan di negara itu, dengan adanya petugas polisi yang mencoba menegakkannya dengan cara keras.

Catatan lonjakan untuk kematian terkait COVID-19 telah terjadi di Pakistan minggu ini. Lebih dari 200 orang telah meninggal, dengan lebih dari 10.000 infeksi tercatat pada hari Rabu (22/04). ***