RIAU24.COM -  Protes terhadap distribusi bantuan sosial (bansos) dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru bagi warga yang terdampak covid-19 terus meluas. Setelah sebelumnya Forum Komunikasi (FK) RT/RW Kelurahan Simpang Baru dan Tanah Datar, kini giliran Meranti Pandak yang ikut protes. 

Selain tidak sesuai dengan data yang diajukan, penyaluran bantuan juga ditenggarai tidak tepat sasaran. Bahkan, penerima bantuan diketahui juga bukan warga setempat.

Menurut Ketua FK RT/RW Meranti Pandak Andri Rashman,  pihaknya sangat menyesali dan menyayangkan pendistribusian bantuan sembako dari Pemko yang kacau balau.

"Ini penyaluran bantuan sembakonya sangat kacau balau. Saya sangat menyesali dan menyayangkan penyaluran bantuan ini, karena sangat berdampak pada RT/RW. Karena apa, awal RT/RW yang melakukan pendataan, pada penyalurannya justru RT/RW tidak dilibatkan. Ditambah lagi, data penerima tidaklah berdasarkan pendataan yang dilakukan RT/RW sebelumnya. Tidak tahu data mana yang dipakai, ada juga penerima yang bukan warga setempat, tidak tahu ini data mana yang dipakai," ujarnya.

Andri menjelaskan, dirinya turut hadir pada penyerahan bantuan Pemko di Kelurahan Meranti Pandak, Sabtu 25 April 2020. Saat itu, turut hadir Sekko Pekanbaru HM Noor.

"Saya pribadi jelas menolaknya, karena ini menimbulkan kisruh di lapangan. Tidak valid data penerimanya. Disebutkan bahwa yang menerima berpenghasilan Rp500ribu ke bawah, sementara kenyataannya yang menerima ada pensiunan, ada yang berpenghasilan lebih dari Rp500ribu," tegas Andri.

Ketua RW.09 Kelurahan Meranti Pandak Khaidir Idrus, S.IP, M.Si juga sangat menyayangkan penyaluran bantuan sembako dari Pemko Pekanbaru yang berdampak pada kisruh di lapangan.

Dipaparkannya, di Kelurahan Meranti Pandak terdapat 13 RW. Dari 13 RW tersebut, ada lima RW yang tidak menerima bantuan. Sementara RW lainnya menerima bantuan, ada RW yang hanya sebanyak 2 penerima, 14 penerima dan ada RW malahan dapat sesuai permohonan.

"Hal ini sebagaimana diungkap oleh Ketua RW.02 Safaruddin, dari 14 penerima hanya 4 orang warga asli, selebihnya tidak tahu warga mana yang dimasukan dalam penerima. Sehingga Ketua RW.02 dan para Ketua RT nya membuat Berita Acara menolak bantuan tersebut, daripada Ketua RT/RW dicaci maki masyarakat lebih baik kami kembalikan. Pendataan dilakukan oleh Pendamping PMB-RW tingkat Kelurahan, tapi yang menyalurkan bantuan adalah lembaga lain, di mana hubungannya jelas berbeda data," papar Khaidir.

Jika memang bantuan ini ditujukan bagi warga terdampak covid-19, harusnya bantuan ini dibagi merata. Karena tidak hanya masyarakat miskin saja yang jadi korban, melainkan hampir semua kalangan mengalami kesulitan ekonomi dampak covid-19 ini, dan hal ini merupakan konsekuensi pemerintah dalam Penetapan PSBB Kota Pekanbaru.

"Jadi tidak bisa hanya dipakai data orang yang selama ini menerima bantuan dari pemerintah,  karena akibat covid-19 ini ban juga orang yang mendada jatuh miskin dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup, " tandasnya.***