RIAU24.COM - Pemerintah Provinsi Riau saat ini sedang menyiapkan proposal penerapan Pembatasan Sosial Bersakal Besar (PSBB) se-Riau. Juga disaat yang sama berharap mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten/kota.

Namun demikian, wacana ini sudah mendapat penolakan dari kelompok masyarakat. Seperti penolakan dari Forum Rohul Bicara. Yang mana dinilai akan tambah mempersulit ekonomi masyarakat.

zxc1

Menanggapi pandangan masyarakat kalau status PSBB terlalu dipaksakan, Anggota DPD RI Dapil Riau, Instiawati Ayus kepada Riau24.com, Ahad (3/5/2020) mengatakan, idealnya jika PSBB itu diminta oleh tiap kabupaten/kota. Sebab kata dia, bupati dan wali kota yang tahu situasi dan kondisi daerahnya masing-masing.

"Memaksakan diri atau tidak, bagi Saya ini ruang uji sinergisitas kepemimpinan antara provinsi kabupaten dan kota," katanya.

Tambah dia mempertanyakan, jika PSBB jadi dan disetujui pusat lalu di terapkan, jika perangkat daerah tidak siap, apalagi menolak, apa yang didapat.

zxc2

"Atau pemprov putuskan PSBB. Dengan harus siap beserta alat, tenaga, cost dan operasionalnya, jadi gerak pemprov daya paksa yang konkret. Pemprov. Pemprov siap tidak dengan daya paksanya. Kalau gak siap, lebih baik persiapkan dulu baru eksekusi " ujarnya menambahkan.

Ia juga mengatakan ada tanggungjawab provinsi sharing dengan pemkab dan pemko melengkapinya.

"Pemprov siap atau tidak. Kalau siap, lanjut. Kalau gak, percuma hanya ngejar status. Tapi tidak berikan solusi. Yang dikejar sekarang action!. Liat tu jabar, RK inovasi, kreatif dan tanggung jawab. Dana ada, koordinasi dengan DPRD, harmoni. Tanpa nunggu pusat dah gerak. Forkompimda ada, Tinggal gerak," demikian ia menegaskan. (R24/Wira)