RIAU24.COM -  Pemerintah Mali mengatakan telah memerintahkan penyelidikan apakah tentara telah membunuh puluhan orang selama serangan di dua desa pekan lalu.

Pria-pria bersenjata yang mengenakan seragam militer menggerebek desa Binedama pada hari Jumat, menewaskan 29 orang termasuk wanita dan anak-anak, dan membakar rumah-rumah, menurut para pejabat. Dua hari sebelumnya, penyerang telah membunuh 14 orang di desa Niangassadiou, kata pemerintah dalam sebuah pernyataan.

Kedua desa berada di Mopti, wilayah yang bergejolak di pusat negara itu yang telah menyaksikan banyak serangan dan pembunuhan etnis selama beberapa tahun terakhir.

Dalam kedua kasus itu, para pemimpin masyarakat mengatakan para penyerang menargetkan para anggota kelompok Fulani - penggembala semi-nomaden yang dituduh oleh kelompok tani saingan mendukung kelompok-kelompok bersenjata setempat, menjadikan mereka sasaran kekerasan dari milisi main hakim sendiri etnis dan kadang-kadang pasukan pemerintah.

Asosiasi Fulani Tabital Pulaaku mengatakan semua korban adalah warga sipil tak berdosa. Pekan lalu, pihaknya menuduh tentara Mali melakukan kedua serangan, dengan mengatakan pasukan mengepung Binedama dengan truk pick-up sebelum bergerak, dan menyerang sebuah pameran perdagangan di Niangassadiou.

Pemerintah mengakui tuduhan itu dan mengatakan telah meminta militer dan sistem peradilan untuk melakukan penyelidikan.

"Jika ternyata pembunuhan ini adalah pekerjaan anggota militer nasional, sanksi yang sesuai dengan keseriusan tindakan ini akan diambil oleh kepala militer," katanya dalam pernyataannya yang dikeluarkan Ahad malam.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh pasukan bersenjata Mali menargetkan orang-orang yang dicurigai sebagai simpatisan kelompok bersenjata dan melakukan pembunuhan di luar hukum, penculikan, penyiksaan, dan penangkapan sewenang-wenang.

Pemerintah mengakui beberapa pelanggaran oleh pasukannya di masa lalu tetapi juga menolak banyak tuduhan yang dibuat oleh kelompok-kelompok hak asasi. Militer berjanji untuk menyelidiki tuduhan itu.

Pada hari Jumat, puluhan ribu orang turun ke jalan-jalan ibukota, Bamako, untuk menuntut pengunduran diri Presiden Ibrahim Boubacar Keita, yang terpilih kembali pada 2018 untuk masa jabatan lima tahun kedua dengan janji membawa perdamaian dalam negara terkoyak oleh kelompok-kelompok bersenjata dan kekerasan yang memburuk.

Keita sedang berjuang untuk mempertahankan dukungan di tengah situasi keamanan yang memburuk dengan cepat yang telah merenggut ribuan nyawa, memaksa ratusan ribu orang meninggalkan rumah mereka dan menghancurkan perekonomian. َ

Pada hari Senin, para pejabat dari PBB, Afrika Barat dan Uni Afrika (AU) bertemu Mahmoud Dicko, seorang pemimpin Muslim yang berpengaruh di belakang demonstrasi.

Sebuah sumber yang dekat dengan koalisi yang mengorganisir protes, berbicara dengan syarat anonim, mengatakan kepada kantor berita AFP: "Komunitas internasional ingin memiliki informasi tentang tujuan kami dan kemudian memainkan peran mediator, secara alami."

Juru bicara MINUSMA Olivier Salgado mengatakan kepala misi penjaga perdamaian, Mahamat Saleh Annadif, "bersama dengan perwakilan dari organisasi regional, bertemu dengan beberapa organisator (dari rapat umum hari Jumat) tetapi juga dengan perwakilan dari otoritas nasional ... untuk menemukan cara memperbarui dialog."

Mali telah berada dalam krisis sejak 2012 ketika separatis Tuareg melancarkan pemberontakan di utara, yang dengan cepat dikomandoi oleh pejuang kelompok bersenjata.

Pasukan Prancis melakukan intervensi pada tahun berikutnya untuk mengusir mereka kembali, tetapi para pejuang telah menyusun kembali dan memperluas operasi mereka ke negara tetangga, Burkina Faso dan Niger, yang memicu konflik berdarah.