RIAU24.COM -  Pemerintah Burundi mengatakan, Presiden Pierre Nkurunziza, 55 tahun meninggal karena serangan jantung. Dalam sebuah pernyataan yang diposting di Twitter pada hari Selasa, pemerintah mengumumkan kematian sang presiden "dengan kesedihan yang besar bagi rakyat Burundi dan masyarakat internasional".

Menurut pernyataan itu, Nkurunziza telah menghadiri pertandingan bola voli pada Sabtu sore dan dibawa ke rumah sakit malam itu setelah jatuh sakit.

Meskipun ia tampak pulih pada hari Minggu dan berbicara kepada orang-orang di sekitarnya, kondisinya tiba-tiba memburuk pada Senin pagi. Dia kemudian menderita serangan jantung dan meskipun upaya resusitasi segera, dokter tidak dapat menghidupkannya kembali.

Nkurunziza meninggal di sebuah rumah sakit di Karuzi, Burundi timur. Pemerintah mengatakan akan ada masa berkabung nasional selama tujuh hari mulai Selasa dan bendera akan dikibarkan setengah tiang.

Malcolm Webb dari Al Jazeera, yang melaporkan dari ibukota Kenya, Nairobi, mengatakan penyebab kematian pemerintah telah ditanggapi dengan skeptis di antara beberapa warga Myanmar di media sosial dan di tempat lain.

"Sekitar 10 hari yang lalu, Denise Nkurunziza, ibu negara Burundi, terbang ke Nairobi mencari perawatan medis karena suatu alasan yang secara resmi tidak diungkapkan tetapi banyak pers lokal di sini melaporkan bahwa dia menderita COVID-19," katanya.

"Jadi sekarang tentu saja akan ada banyak spekulasi dan tebakan dari orang-orang Burundi, tentang klaim ini bahwa presiden mengalami serangan jantung."

Bulan lalu, Burundi mengusir perwakilan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di tengah kritik atas penanganan pemerintah terhadap pandemi coronavirus. Mereka telah melakukan sangat sedikit tes coronavirus dan mengadakan aksi unjuk rasa besar menjelang pemilihan umum negara 20 Mei.

Berkuasa sejak 2005, Nkurunziza akan digantikan pada Agustus oleh sekutu politik Evariste Ndayishimiye, yang pada awal bulan ini dinyatakan sebagai pemenang pemilihan.

"Dia meninggalkan kita sebuah warisan yang tidak akan pernah kita lupakan dan kita akan melanjutkan pekerjaannya yang berkualitas tinggi yang telah dia lakukan untuk negara kita, Burundi," kata Ndayishimiye dalam sebuah posting Twitter.

Nkurunziza dipilih untuk memimpin negara itu setelah perang saudara 1993-2005 yang menewaskan sekitar 300.000 orang. Dia dan Ndayishimiye saling bertarung sebagai pemberontak dalam konflik.

Proses perdamaian, yang dikenal sebagai Kesepakatan Arusha, menetapkan bahwa masa jabatan presiden hanya dapat diperpanjang satu kali. Tetapi Nkurunziza, yang memenangkan masa jabatan kedua pada tahun 2010, mengumumkan bahwa ia memenuhi syarat untuk masa jabatan ketiga pada tahun 2015 karena ia belum dipilih untuk pertama kali oleh pemilihan umum universal. Gejolak maut yang terjadi setelah hubungan yang rusak parah dengan komunitas internasional, dan Burundi menjadi negara pertama yang meninggalkan Pengadilan Kriminal Internasional setelah mulai menyelidiki tuduhan kejahatan yang disponsori negara termasuk pembunuhan, pemerkosaan, dan penyiksaan.

Kantor hak asasi manusia PBB melaporkan lebih dari 300 pembunuhan di luar proses pengadilan dan kemudian diusir dari negara itu setelah Ketua HAM PBB Zeid Ra'ad al-Hussein yang keluar menyebut Burundi sebagai salah satu "rumah jagal manusia paling produktif dalam beberapa waktu terakhir".

Pemerintah Burundi membantah tuduhan pihaknya menargetkan rakyatnya, menyebut mereka propaganda jahat oleh para pembangkang.

"Ketika saya mengetahui meninggalnya Pierre Nkurunziza, saya berpikir tentang ribuan nyawa yang dipotong oleh rezimnya. Keluarga-keluarga yang tidak akan melihat keadilan," Thierry Uwamahoro, seorang aktivis demokrasi dan kritikus pemerintah terkemuka yang tinggal di pengasingan, menulis di Twitter.

Nkurunziza selamat dari upaya kudeta tak lama setelah pemungutan suara 2015. Donor internasional memangkas dukungan, membuat pemerintah berjuang. Ratusan ribu orang meninggalkan negara itu.

Banyak warga Burundi terkejut ketika presiden mengumumkan pada 2018 bahwa ia sedang menjalani masa jabatan terakhirnya. Banyak yang mengira dia akan terus menggunakan kekuatan di belakang layar. Pemimpin oposisi yang kalah dalam pemilihan Mei, Agathon Rwasa, mengatakan para pendukungnya dilecehkan sebelum pemungutan suara dan ditahan oleh sejumlah orang pada hari pemilihan. Tantangan pengadilannya untuk pemungutan suara yang menuduh penipuan ditolak.

Pemerintah telah menyetujui undang-undang yang dimaksudkan untuk memberikan Nkurunziza gelar "pemimpin tertinggi" begitu dia mengundurkan diri.

Nkurunziza "meninggalkan warisan penindasan yang kejam," kata Lewis Mudge, direktur Afrika Tengah di Human Rights Watch. "Dia memerintah melalui rasa takut untuk mendirikan sebuah sistem yang identik dengan pelanggaran hak asasi manusia terburuk: pembunuhan di luar hukum, penyiksaan, penghilangan paksa, dan penghancuran sistematis perbedaan pendapat."

Burundi harus menyelidiki kejahatan, kata Mudge. "Selama pelanggaran ini tidak dihukum, warisan gelap ini akan menggantung di Burundi selama bertahun-tahun yang akan datang."