Sebenarnya Boleh Nggak Pengurus Parpol Jadi Komisaris BUMN?

Kedua, katanya, mengacu ketentuan yang ada pemerintah sebagai pemegang saham pasti menempatkan perwakilannya untuk menempati komisaris BUMN. Menurutnya, hal yang wajar jika komisaris diambil dari kementerian atau lembaga yang memahami teknis perusahaan tersebut.

"Yang kedua, prinsipnya adalah kita melihat pada Undang-undang PT dalam hal ini BUMN. Kita kan tahu BUMN dimiliki pemerintah. Pemerintah sebagai pemegang saham pasti menempatkan perwakilannya untuk menempati posisi komisaris-komisaris di BUMN," jelasnya.

Ia juga mengakui, ada juga pihak luar yang menjadi komisaris atau yang disebut komisaris independen. Intinya, kata Arya, harus ada perwakilan yang mewakili pemerintah.

Sedangkan terkait pendapatan, Arya mengatakan, yang diterima oleh komisaris bukanlah gaji tapi honorarium.