Sedangkan Pandangan Umum  Fraksi Partai Demokrat terkait dengan pembanguan IGD dan Rawat Inap Di RSUD Teluk Kuantan, telah disampaikan pada penjelasan sebelumnya. Sedangkan untuk denda keterlambatan penjelasan pekerjaan, telah ditetapkan kepada penyedia dan telah disampaikan kepada auditor BPK untuk di audit, dan akan dibayarkan setelah penyampaian hasil pemeriksaan Badan Keuangan (BPK RI) Perwakilan Provinsi Riau," sebutnya.

Dan terhadap tunda bayar pada beberapa kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2019, bahwa pembayarannya akan dilakukan setelah diterbitkanya Audit BPK terhadap laporan Keuangan, atas pengakuan hutang yang akan dibayarkan," tuturnya lagi.

Turut hadir Forkopimda, para Asisten, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Satuan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Para Camat, wartawan serta undangan lainnya.