RIAU24.COM - Presiden Mesir, Abdel Fatah el-Sisi mendapat dukungan Parlemen Mesir pada Senin (20 Juli 2020) untuk mengerahkan pasukan ke Libya. Hal itu setelah keterlibatan pasukan yang didukung Turki di negara tetangga Libya.

Dilansir dari Okezone, parlemen setuju "pengerahan anggota angkatan bersenjata Mesir dalam misi tempur di luar perbatasan Mesir untuk mempertahankan keamanan nasional Mesir... terhadap milisi bersenjata kriminal dan elemen teroris asing", tulis pernyataan parlemen sebagaimana dilansir Al Jazeera.

zxc1

Pengerahan pasukan bakal dilakukan di "front barat", kemungkinan referensi untuk Libya yang berbatasan dengan Mesir di barat. Langkah ini dapat membawa Mesir dan Turki, yang mendukung pihak berlawanan dalam perang proksi di Libya, ke dalam konfrontasi langsung.

Dewan Perwakilan Rakyat Mesir, yang sebagian besar diisi para pendukung Presiden Abdel Fattah el-Sisi, menyetujui rencana itu dalam sesi tertutup di mana para deputi membahas "ancaman yang dihadapi negara" dari barat, di mana Mesir berbagi perbatasan dengan Libya yang porak-poranda oleh perang.

zxc2

Sedangkan Turki menuntut diakhirinya dukungan terhadap komandan pemberontak Khalifa Haftar di Libya setelah pembicaraan trilateral yang diadakan di Ankara antara pejabat Libya, Turki, dan Malta pada Senin.

"Sangat penting bahwa semua jenis bantuan dan dukungan yang diberikan kepada putschist Haftar, yang melarang memastikan perdamaian, ketenangan, keamanan, dan integritas wilayah Libya, berakhir segera," ujar Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar. Putschist merupakan julukan terhadap kelompok yang secara mendadak berusaha menggulingkan pemerintahan.

Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), dan Rusia sudah mendukung pasukan Haftar yang berbasis di timur dalam konflik di Libya. Sedangkan Turki mendukung Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui PBB. Jika terjadi itervensi militer Mesir bakal semakin mengguncang Libya.

Sebagai informasi Libya terpecah pasca pemberontakan yang menggulingkan Presiden Muammar Ghadafi pada 2011. Libya sekarang terbagi antara pemerintah di Timur, yang bersekutu dengan Haftar, dan di Tripoli yang diakui PBB.