"Kalau agenda itu dinamakan Muscab, tentu itu telah menyalahi aturan, dan kami akan segera naikkan hal ini ke pengadilan," tegasnya.

Terakhir, Maisar juga meminta kepada pihak-pihak terkait, seperti Dinas Koperasi UKM, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Ketua KSPSI Rohul dan DPD FSPPP.K-SPSI Provinsi Riau agar tidak melayani seluruh permintaan pelayanan administrasi yang diajukan oleh pihak yang baru melaksanakan Muscab.

"Harapan kita begitu. Kecuali mereka tidak mengatasnakan hasil Muscab, atau dalam atrian mereka melaksanakan rapat, bukan Muscab. Ya silakan saja," tutupnya.