Fraksi Partai Golkar juga meminta kepada Badan Pendapatan Daerah untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap para penunggak pajak dan retribusi daera, sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat dimaksimalkan.

Terkait dengan program bantuan bibit sawit di Dinas Pertanian pada tahun 2019, terdapat 213 anggota kelompok yang tidak sesuai peruntukkannya atau tidak tepat sasaran. Selanjutnya Fraksi Partai Golkar meminta Dinas Pertanian, untuk menarik kembali bantuan bibit tersebut dan dialihkan kepada masyarakat atau anggota kelompok yang berhak menerima bibit tersebut, sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. Kedepan kami berharap, agar Dinas Pertanian mempunyai regulasi yang baik terhadap penyaluran bantuan bibit sawit ini," pintanya.

Terhadap temuan BPK RI dalam kegiatan jasa pelayanan kesehatan lebih kurang 2 Milyar, Fraksi Partai Golkar meminta kepada Bupati Kuansing melalui Direktur RSUD untuk segera dipertanggung jawabkan dengan cara menyetorkan ke Kas Daerah.