Terkait temuan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap kelebihan pembayaran dua kegiatan belanja modal, Fraksi Partai Golkar menyarankan agar mempertanggungjawabkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, dan menyetorkan ke kas daerah atas kelebihan bayar tersebut, Tutur Endri Yupet.