RIAU24.COM -  Pengamat politik Rocky Gerung punya penilaian tersendiri, menanggapi musibah kebakaran yang menimpa gedung Kejaksaan Agung RI, akhir pekan lalu. Seperti biasa, komentar kritis masih tetap meluncur dari sosok yang satu ini. Menurutnya, yang terbakar bukanlah Gedung Kejaksaan Agung RI, melainkan pasar gelap keadilan.

"Jadi yang ada di depan kita itu gambar pasar gelap kekuasaan atau black market of power, karena di situ terjadi transaksi ketidakadilan," lontarnya, saat tampil dalam diskusi Indonesia Lawyers Club (ILC) di tvOne, Selasa 25 Agustus 2020 tadi malam.

Menurutnya, gedung itu menyimpan nilai sejarah. Karena itu pula publik di Tanah Air menganggap gedung itu seharusnya tak perlu diperbaiki, sehingga nantinya akan terus dikenang sebagai pasar gelap keadilan.

Rocky juga menyinggung mengapa publik di Tanah Air tidak mudah percaya begitu saja dengan pernyataan pemerintah, terkait terbakarnya gedung Kejagung. Menurutnya, publik sudah curiga duluan, bahwa ada sesuatu yang ingin disembunyikan, di balik kebakaran itu. 

"Jadi kalau mau baca kasus ini, harus dilihat publik karena yang terbakar adalah rasa keadilan publik. Ini harus dipahami oleh para juru bicara lembaga negara. Tidak ada gunanya influencer, yang diperlukan adalah kejujuran," ungkapnya.

Tak jauh berbeda, komentar senada juga dilontarkan pemerhati Hukum dan HAM, Haris Azhar. Secara terang-terangan, Haris mengatakan adalah sesuatu yang wajar jika masyarakat berspekulasi terkait kebakaran di Gedung Kejaksaan Agung tersebut. 

Azhar menilai, adalah akumulasi dari berbagai hal yang terjadi, termasuk drama oknum penegak hukum yang terlibat dalam berbagai pelanggaran.

Haris juga mempertanyakan status heritage terhadap gedung yang dibangun 53 tahun yang lalu itu. Menurutnya jika memang sudah tua, tidak seharusnya jaksa agung dan para pejabat tinggi institusi berkantor di gedung tersebut.

"Lalu gedung yang dipakai pejabat tinggi ini, ternyata nggak ada IMB. Sekarang kalau mau dibilang nggak ada kaitan sama kasus, tetapi masalah gedungnya saja kantor Kejagung yang urusin kasus triliunan, bagaimana mau mengurusi itu tapi urusan 'rumah tinggal' saja tidak bisa," sindirnya. ***