RIAU24.COM -  Sedikit demi sedikit, tuntutan kepada pemerintah yang meminta ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 agar ditunda, semakin gencar. Tuntutan itu muncul mengingat pandemi virus Corona Covid-19 di Tanah Air, yang terus menunjukkan perkembangan yang mencemaskan. Korban yang terjangkit virus ini bahkan telah mencapai 3 ribu kasus setiap hari, sejak beberapa waktu belakangan ini. 

Sehingga bila Pilkada serentak tetap digelar pada 9 Desember 2020 mendatang, sebagaimana direncanakan pemerintah, dikhawatirkan ajang ini akan menjadi kluster baru penyebaran Covid-19 di Tanah Air. 

Sejauh ini, desakan supaya Pilkada diundur bahkan telah disampaikan ormas besar seperti NU hingga ke kalangan DPR. Saat ini, sejumlah pihak di DPR juga telah meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada serentak tersebut.  

Namun di tengah gencarnya tuntutan meminta Pilkada ditunda, pernyataan berlawanan malah datang dari kubu PDI Perjuangan. Seperti dituturkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Pilkada justru harus diselenggarakan pada tahun ini. 

"Penundaan pilkada di tengah pandemi akan menciptakan ketidakpastian baru mengingat kepala daerah akan berakhir pada Februari," lontarnya, dalam keterangan tertulis, Minggu (20/9). 

Dilansir ulang rmol, Senin 21 September 2020, Hasto menambahkan, hingga saat ini belum ada kepastian kapalan wabah virus corona yang menjangkit Indonesia akan berakhir. Karena itu, pihaknya menilai,  bila Pilkada ditunda, maka kepala daerah harus diisi oleh pelaksana tugas atau Plt. Hal itu menurut Hasto adalah tak tepat.