Menu

Setahun Menjabat, Staf Muda Jokowi Dikritik Karena Pekerjaan yang Tidak Bersemangat dan Kontroversi

Devi 12 Nov 2020, 15:18
Setahun Menjabat, Staf Muda Jokowi Dikritik Karena Pekerjaan yang Tidak Bersemangat dan Kontroversi
Setahun Menjabat, Staf Muda Jokowi Dikritik Karena Pekerjaan yang Tidak Bersemangat dan Kontroversi

RIAU24.COM -  Sejak Presiden Joko "Jokowi" Widodo menunjuk tim staf ahli tahun lalu, para anggota milenial telah menunggu hingga muncul apa yang diharapkan Jokowi sebagai "ide-ide luar biasa" dan "terobosan-terobosan baru". "untuk mendukung program masa jabatan kedua dan terakhirnya.

Tetapi satu tahun menjabat, kinerja anggota staf malah disambut dengan suara kekecewaan, dengan kritik yang menyoroti kurangnya kontribusi signifikan mereka terhadap pemerintahan Jokowi dan serangkaian kontroversi seputar mereka.

Dalam kasus terbaru, salah seorang staf milenial Jokowi, Aminuddin Ma'ruf, terperangkap kecaman usai mengeluarkan surat "memerintahkan" Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (DEMA PTKIN) untuk mengirimkan perwakilannya untuk diskusi terkait kontroversial tersebut. Hukum Penciptaan Pekerjaan di Kantor Eksekutif Presiden minggu lalu.

Perintah itu di luar kewenangan Aminuddin, menurut Komisioner Ombudsman Indonesia Adrianus Meliala, yang mengatakan staf khusus Presiden dan DEMA PTKIN berbagi posisi yang setara dan mantan tidak memiliki kewenangan eksekutif untuk mengeluarkan instruksi apa pun.

Yang berwenang memberikan instruksi atau surat penugasan adalah pimpinan unit kerja, bukan anggota staf khusus, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretariat Kabinet, sebagaimana diatur dalam Perpres 39/2018, ujarnya. Menanggapi kritikan tersebut, Aminuddin mengatakan, surat tersebut hanya untuk penggunaan internal dan sudah sesuai dengan standar prosedur operasional kompleks Istana Kepresidenan untuk mengundang tamu.

Sebelumnya, salah satu staf asli milenial Jokowi, Andi Taufan Garuda Putra, juga disebut-sebut melanggar tata cara korespondensi usai ia mengirimkan surat kepada bupati se-Indonesia untuk mendukung COVID- 19 program bantuan yang dipimpin oleh PT Amartha Mikro Fintek, sebuah startup fintech lending miliknya.

Ia mengundurkan diri dari posisinya pada 24 April menyusul kontroversi tersebut.

Kesalahan yang berulang kali ini menandakan bahwa staf khusus tidak memahami prosedur kerja instansi atau lembaga pemerintah, serta prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik, kata Adrianus. “Staf dimaksudkan untuk menjadi think tank Presiden. Mereka harus kompeten dan berpengetahuan luas dalam berbagai cara. Jika mereka tidak memahami masalah administrasi pemerintah, kualitas mereka sebagai pemikir dipertanyakan, '' katanya kepada The Jakarta Post, Rabu.

Ombudsman RI mengimbau Presiden untuk melakukan evaluasi terkait keberadaan dan fungsi jajaran milenial serta mengeluarkan peringatan agar kejadian serupa tidak terjadi di masa mendatang. “Staf khusus harus memiliki peran konkrit dan memberikan citra positif kepada Presiden, bukan sebaliknya,” kata Adrianus.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia dan pengamat politik Adi Prayitno mengatakan staf milenial Jokowi "tidak kredibel", dengan alasan kontroversi yang dilakukan oleh beberapa anggota telah merugikan citra Presiden. “Kontroversi ini terjadi berulang kali. Cepat atau lambat Presiden akan menjadi sasaran kritik hanya karena kinerja stafnya yang tidak memuaskan, ”kata Adi.

Dia melanjutkan, Jokowi harus mengevaluasi staf milenialnya dan menggantinya, jika perlu. “Peristiwa ini menunjukkan bahwa mereka belum cukup dewasa untuk menjadi asisten Presiden. Mereka layak untuk dievaluasi. "

Aminuddin dan Andi termasuk di antara tujuh orang yang ditunjuk sebagai tim ahli milenial Jokowi pada akhir November tahun lalu. Selain Andi, staf Adamas Belva Devara juga mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 April setelah menghadapi reaksi publik atas konflik kepentingan menyusul penamaan perusahaan rintisan teknologi pendidikan Ruangguru, yang ia dirikan, sebagai salah satu dari delapan mitra pemerintah dalam pra-kerja. program kartu.

Dua staf milenial lainnya, wirausahawan sosial Angkie Yudistia dan aktivis pendidikan Billy Mambrasar, juga berada di bawah pemeriksaan kasus berbeda sejak penunjukan mereka. Angkie dikritik setelah memposting informasi palsu tentang deteksi virus Corona di akun Instagram-nya pada bulan Maret, sementara Billy dikecam secara terbuka setelah memposting tweet yang merendahkan oposisi pemerintah pada November tahun lalu.