Mau Cari Untung, Pengamat Sebut PSI Bisa Pancing Kegaduhan Baru Karena Interpelasi Anies Baswedan
RIAU24.COM - Wacana interpelasi yang dilakukan Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta yang ditujukan kepada Gubernur Jakarta, Anies Baswedan dinilai pengamat politik Usep S. Ahyar belum mendesak.
Untuk diketahui, Fraksi PSI melakukan hal itu karena telah terjadi pelanggaran protokol kesehatan saat acara akad nikah putri Rizieq Shihab sekaligus Maulid Nabi di Markas FPI kawasan Petamburan, Jakarta Pusat, Sabtu malam pekan kemarin.
"Pertimbangkan kemendesakannya. Saya lebih setuju langkah PDIP yang memprioritaskan pembahasan APBD 2021, daripada interpelasi," ujar Usep dilansir dari Tempo.co, Kamis, 19 November 2020.
Dia menambahkan permintaan hak interpelasi biasanya mempunyai target politik. Direktur Populi Centre itu pun mempertanyakan target politik wacana Interpelasi yang dilayangkan PSI. "Ini targetnya apa? Ini justru memancing kegaduhan baru," ujarnya.
Kata dia, PSI ingin mencari untung dalam rencana interpelasi masalah pelanggaran protokol kesehatan di Ibu Kota. Sebab, proses interpelasi biasanya memunculkan tokoh utama yang bisa diuntungkan.
"Dalam interpelasi biasanya muncul bintang interpelasi dan keuntungan bagi yang menjadi bintang itu," tuturnya.
Dilanjutkannya, rencana interpelasi justru berpotensi menjadi bumerang yang merugikan PSI. Karena, proses pemeriksaan pelanggaran protokol kesehatan sebenarnya telah dilakukan hingga Anies Baswedan diperiksa polisi.
"Mau jadi pahlawan malah jadi bulan-bulanan orang nanti. Targetnya apa interpelasi ini," ujarnya. Ia menambahkan sebaiknya PSI melihat urgensi dan kemanfaatan interpelasi.
Hak interpelasi, ia mengimbuhkan, memang bisa digunakan oleh legislatif untuk bertanya kepada pemerintah daerah terkait kebijakan yang telah dibuat. Namun respons terkait dengan pelanggaran kerumunan dari DPRD tidak hanya dengan mengajukan hak interpelasi.
Menurut dia, lebih baik legislator menjadwalkan rencana kerja dengan Pemerintah DKI untuk membahas program penanggulangan Covid-19 yang lebih konstruktif. Dari rapat kerja itu, legislator bersama eksekutif bisa mengevaluasi kebijakan penanggulangan Covid-19 selama ini di Ibu Kota.
"Hak interpelasi cuma bikin kebisingan baru," ujarnya. "Sebab interpelasi resonansinya lebih besar untuk mendapatkan dukungan politik," tandasnya.
