Namun sayangnya, meski berbagai cara telah mereka lakukan, tak banyak respon yang mereka dapat dari pemerintah ataupun pihak swasta lainnya. Ada banyak pihak yang datang, tapi hanya sekedar berjanji saja. Solihin memperkirakan ada lebih dari 60 Km garis pantai dari Desa Tanjung Jati hingga ke Tanjung Sekodi Pulau Bengkalis yang terancam abrasi dan tidak bisa hanya menunggu janji melainkan aksi nyata.

Di desa mereka saja, abrasi bisa memakan daratan dengan rata-rata 30-40 meter per tahun. Berdasarkan hasil penelitian akademisi UNRI (Sigit, 2014) pada kurun waktu 26 tahun menunjukkan bahwa pulau Bengkalis mengalami pengurangan luas daratan rata-rata 42,5 ha/tahun akibat abrasi.

''Rasanya mau menangis saat melihat tiap jengkal tanah jatuh ke laut. Rasanya sudah ada 1 km daratan desa kami berubah jadi lautan. Padahal di sinilah daratan yang berhadapan langsung antara Indonesia dan Malaysia. Setiap jengkal tanah di sini sangat berarti untuk menjaga kedaulatan negara,'' tutur pria kelahiran 21 Agustus 1974 ini.

Setelah penantian yang cukup lama, angin segar mulai menyapa kampung mereka melalui program Penanaman Mangrove Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PMN KLHK) 2020. Program ini menjadi bagian dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menyikapi dampak pandemi Covid-19 Corona.

Didampingi tim dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Indragiri Rokan, Kelompok Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan (IPMPL), yang kemudian diperluas menjadi IPML I, II dan III, mendapatkan bantuan dari KLHK untuk penanaman mangrove seluas 210 ha. Ini menjadi lokasi paling terluas dari program PMN KLHK di Provinsi Riau.

''Alhamdulillah, inilah pertama kalinya kami mendapatkan perhatian pemerintah dalam bentuk program nyata untuk menahan laju abrasi. IPMPL I mengerjakan 100 ha di Desa Muntai Barat. IPML 2 mengerjakan 80 ha di Desa Muntai, dan IPMPL III mengerjakan seluas 30 ha di Desa Pambang Pesisir. Lebih kurang penanaman mangrove ini menjangkau hingga 10,5 Km garis pantai pulau Bengkalis,'' kata Solihin yang kemudian didapuk anggotanya menjadi penasehat utama Kelompok Tani Hutan (KTH) pelaksana program pemerintah ini.