Wacana Jokowi dapat menjabat sebagai presiden sampai periode ketiga mencuat setelah rilis analisis politik dari Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago. 

Ia menduga manuver politik Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) bagian dari agenda memuluskan langkah Jokowi menjadi presiden tiga periode.

Bagaimana Respon PDIP? 
Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Ahmad Basarah menampik kabar jika pihaknya bersama koalisi berencana melakukan amendemen UUD 1945. Khususnya, pasal 7 yang menyebut jika presiden dan wapres menjabat lima tahun dan bisa dipilih kembali pada periode selanjutnya.

Menurutnya, bagi PDIP, masa jabatan presiden dua periode sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945 sudah ideal dan tidak perlu diubah kembali. 
Sebaliknya, yang dibutuhkan bangsa Indonesia saat ini adalah hadirnya sebuah haluan negara dan haluan perencanaan pembangunan.