Menurut PBB, Palestina berjuang untuk mendapatkan izin bangunan dan hanya dapat membangun di 15 persen dari Yerusalem Timur yang diduduki, meskipun mereka membentuk 40 persen dari populasinya, sementara 30 persen dari Yerusalem Timur dialokasikan untuk pembangunan permukiman ilegal Israel.

Birokrasi kotapraja Yerusalem membatasi pembangunan Palestina dengan secara konsisten menolak untuk menyusun rencana pembangunan kota yang terperinci - prasyarat untuk menerima izin bangunan - untuk lingkungan Palestina, kata kelompok hak asasi Israel B'Tselem.

Mendeklarasikan bagian dari lahan taman nasional Yerusalem Timur semakin membatasi akses Palestina dan sejauh ini empat taman nasional telah dideklarasikan di bagian kota yang diduduki.