RIAU24.COM -  Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi sinyal adanya kemungkinan pemerintah menyiapkan skenario baru terkait kebijakan PPKM Darurat yaitu diperpanjang hingga 6 minggu. Saat ini PPKM Darurat diberlakukan 3-20 Juli 2021.

Hal ini dilakukan karena angka kasus Covid-19 di Indonesia masih tinggi, menurut dia, ditambah lagi dengan munculnya varian delta, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pembatasan mobilitas masyarakat tersebut.

Oleh sebab itu, pemerintah akan terus memperkuat belanja APBN untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia.

Rencana perpanjangan PPKM Darurat ini tuai pro dan kontra netizen. Banyak yang menganggap PPKM Darurat tidak efektif karena masyarakat tidak mendapat bantuan. Hal ini diunggapkan oleh salah satu penggiat media sosial Lia Ganni.

"Gak apa 6 minggu, asal kebutuhan pokok rakyat kecil terpenuhi dan disokong pemerintah. Kalau 6 minggu disuruh luntang lantung di rumah aja tanpa adanya bantuan ya wasalam," ungkap Lia Ganni dalam cuitan Twitternya, Rabu (14/7).

Selain itu, menurutnya akan banyak dampak yang terjadi jika pemerintah tetap tidak membantu kebutuhan rakyat.

"Gak kebayang berapa banyak orang gajinya dipotong/gak gajian bahkan dirumahkan karena perusahaan udah gak sanggup bayar. Sedih banget rasanya," tegasnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menyatakan pengetatan aturan PPKM Darurat akan berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Melemahnya kemampuan konsumsi masyarakat diperkirakan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2021, yaitu tertahan di kisaran 4 hingga 5,4 persen.