RIAU24.COM -BENGKALIS - Sejalan dengan salah satu program unggulan Bupati Bengkalis Kasmarni yaitu akses jaminan sosial dan kesehatan total kepada masyarakat. 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) terus berupaya meningkatkan akses dan cakupan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 

Untuk jaminan kesehatan masyarakat tersebut, Pemkab Bengkalis saat ini sudah melaksanakan Program Terintegrasi Jaminan Kesehatan Masyarakat Tidak Mampu ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal tersebut sebagai salah satu program prioritas dalam upaya menanggulangi kemiskinan dari sektor kesehatan dengan sasaran penduduk yang tidak mampu dan belum terlindungi oleh jaminan kesehatan.

Program integrasi ini ke JKN merupakan pengembangan dari program pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di luar kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Memastikan berjalan dan terealisasi program ini, tahun anggaran 2021 Pemkab Bengkalis diposkan melalui Dinkes mengalokasikan anggaran PBI pada APBD untuk 75.750 jiwa sebesar Rp14,664 miliar lebih.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinkes Bengkalis dr. Ersan Saputra TH, seluruh masyarakat mempunyai JKN atau Universal Health Coverage (UHC).

"Dari jumlah penduduk 593.397 jiwa yang sudah memiliki jaminan kesehatan 459.213 jiwa atau 77.3 persen dan yang belum memiliki JKN 134.184 jiwa atau sekitar 22.6 persen yang masih mencakup keluarga mampu dan tidak mampu,"ujar Ersan, Sabtu 17 Juli 2021.

Target kita terhadap masyarakat tidak mampu, lanjutnya dan pembayaran preminya oleh pemerintah. Pendataan keluarga kurang mampu yang menjadi prioritas dan belum memiliki JKN, Dinkes bekerja sama dengan sejumlah perangkat daerah (PD) seperti Dinas Sosial (Dinsos), Dukcapil dan DPMD agar penduduk yang didata akurat.

"Pendataan ini memastikan warga memang tidak mampu dan harus tepat sasaran. BPJS kesehatan yang ditanggung untuk kelas III sama dengan PBI JKN pusat,"ujarnya lagi.

Dan untuk data warga yang sudah mendapatkan tanggungan pemerintah di Dinkes Bengkalis PBI APBN sebesar 130.150 jiwa, PBI APBD 75.243 jiwa, Pekerja Penerima Upah 161.624 jiwa dan yang tidak menerima upah 92.196 jiwa.