RIAU24.COM -   Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan Pemprov DKI Jakarta kelebihan pembayaran gaji pegawai. BPK memberikan rekomendasi untuk perbaikan administratif dan tidak ada kerugian negara terkait temuan ini.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, Pemprov DKI telah mengembalikan sebagian dana terkait dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebutkan DKI kelebihan bayar gaji PNS hingga Rp 862,7 juta.

"Memang BPK menemukan ada kelebihan bayar sekitar Rp 860 juta. Sebesar Rp 200 juta sudah dikembalikan, tinggal sisa Rp 600 juta sedang proses (pengembalian)," kata Riza dilansir Antara.

Menurut Riza, kelebihan bayar ini terjadi karena permasalahan pendataan antara pegawai yang pensiun, meninggal, dan yang masih aktif menjadi PNS.

"Ini karena ada kesalahan pendataan, terlalu cepat diinput sehingga ada kelebihan bayar. Akan tetapi, ini tidak masalah karena semua akan dikembalikan," ucap Riza.

Hebohnya pemberitaan tentang kelebihan pembayaran gaji PNS hingga Rp 862 juta yang dilakukan Pemprov DKI ini tuai komentar dari netizen dilansir dari unggahan akun Instagram @fakta.indo, beberapa netizen menanggap kelebihan ini merupakan hal yang disengaja.